Ketua PBNU Tekankan Pentingnya Kecerdasan untuk Sikapi Informasi di Era Digital

Bandarlampung, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof H Moh Mukri mengingatkan umat Islam khususnya untuk bijak dalam bermedia sosial. Ia menekankan agar setiap orang memiliki kecerdasan untuk menyikapi informasi di era digital.

Di tengah derasnya arus informasi, orang yang bijak dan pintar bukan hanya mereka yang memiliki banyak informasi, tetapi juga yang mampu memilah dan memilih mana informasi yang benar.

"Di era digital ini, banyak dari kita yang menerima informasi tanpa menyaringnya. Orang yang benar-benar pintar adalah mereka yang bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak mudah termakan oleh hoaks," ungkapnya kepada NU Online, pada Senin (7/10/2024).

Ia mengingatkan bahwa kecerdasan digital bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi juga kemampuan dalam menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Prof Mukri menyinggung soal fenomena post-truth yang berkembang pesat di era digital saat ini. Di era post-truth, emosi dan keyakinan pribadi sering kali lebih berpengaruh dibandingkan fakta objektif.

"Kita hidup di masa di mana kebenaran dapat dikalahkan oleh kesalahan yang diviralkan. Fakta seringkali terpinggirkan oleh informasi yang sensasional dan menarik perhatian, walaupun tidak akurat," ungkapnya.

Prof Mukri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai fenomena ketika kebohongan yang diulang-ulang dan diviralkan bisa dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang.

Menurutnya, siapa pun dan dari berbagai latar belakang pendidikan apapun menurutnya bisa saja terpapar hoaks. Pendidikan yang tinggi tidak selalu menjamin seseorang bebas dari pengaruh hoaks jika mereka tidak berhati-hati dalam bermuamalah di media sosial.

"Ini bukan hanya masalah kalangan tertentu. Mulai dari pendidikan rendah hingga profesor, semua bisa terjebak dalam penyebaran informasi yang salah," tegasnya.

Salah satu contoh nyata adalah banyaknya orang dengan berbagai tingkat pendidikan yang dengan mudah membagikan konten yang tidak jelas sumbernya tanpa melakukan verifikasi.

"Ini sering kali terjadi, bahkan di kalangan yang berpendidikan tinggi sekalipun. Mereka ikut menyebarkan informasi tanpa menyaring terlebih dahulu apakah sumbernya valid atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengajak umat Islam untuk melakukan tabayun dengan cara yang benar dengan tidak melakukannya di group media sosial umum seperti grup WA dan sejenisnya.

"Ini sama saja menyebarkan informasi yang belum tentu benar kepada lebih banyak orang. Seharusnya, klarifikasi atau tabayyun dilakukan secara langsung kepada sumbernya, bukan di tempat umum yang justru bisa membuat informasi semakin menyebar tanpa kendali," jelas pria yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ini.

Sebagai upaya memberikan panduan bagi umat Islam dalam berinteraksi di media sosial, ia menyebut bahwa MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa ini bertujuan membantu umat Islam untuk menggunakan media sosial secara bijaksana, menghindari penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya.

Pedoman tersebut mengatur berbagai hal, termasuk larangan menyebarkan konten yang mengandung kebohongan, fitnah, ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), serta kewajiban untuk melakukan verifikasi informasi (tabayyun) sebelum membagikan konten.

"Fatwa ini menjadi panduan bagi kita semua untuk lebih bijak dan berakhlak dalam bermedia sosial. Menggunakan media sosial bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral," jelasnya.

Dengan adanya pedoman ini, ia berharap umat Islam lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

“Kita harus menjadi umat yang cerdas dan bermartabat, tidak hanya dalam hal ilmu pengetahuan tetapi juga dalam menjaga moral dan etika dalam berkomunikasi di dunia digital,” pungkasnya.