Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menandatangani prasasti peresmian kampus STIENU Arridho Depok, Jumat (26/7). (Foto: Aan/NUO)
Aan Humaidi
Kontributor
Depok, NU Online
Terkait masih banyaknya dampak kemerosotan ekonomi, salah satu penyebabnya bukanlah pada perseorangan saja. Namun, ada kezaliman secara global dan legal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj usai meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Arridho, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (26/7).
Terkait masih banyaknya dampak kemerosotan ekonomi, salah satu penyebabnya bukanlah pada perseorangan saja. Namun, ada kezaliman secara global dan legal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj usai meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Arridho, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (26/7).
“Kesalahan bukan pada salah satu pihak. Tetapi karena adanya kapitalis global. Adanya kezaliman legal, monopoli global, general tarif trading, monopoli hegemoni. Kita punya komoditi tapi bukan kita tentukan harga. Menindas ekonomi negara-negara ketiga,” ujar Kiai Said.
Ketua Umum PBNU mengungkapkan, kebijakan global yang menzalimi seperti Agreement Tarif and Trading. Saat ditanya solusi, ia menegaskan bahwa masing-masing negara harus melawan hegemoni. Menurutnya, konglomerat harus menjadikan mitra bagi kelas menengah bukan menjadi ‘jongos’.
“Sebagai negara besar, kita tidak anti Amerika. Tapi, seharusnya Amerika jadikan mitra negara ketiga, bukan jongos. Sama misalnya, di Indonesia konglomerat bermitra dengan pengusaha menengah. Begitu juga pengusaha menengah bantu pengusaha kecil yang nantinya melibatkan pekerja dan kuli dalam usahanya,” papar doktor jebolan Universitas Ummul Quro Mekah Arab Saudi ini.
Menurut Kiai Said, NU tidak melawan konglomerat. Tapi, harus ada pemerataan ekonomi di masyarakat. Selama ini, ia menilai dari kebijakan ekonomi sampai dengan 14 paket kebijakan ekonomi belum menyentuh kepentingan rakyat. “Belum terasa manfaatnya, kebijakan ekonomi 14 kali Pak Darmin itu,” terangnya.
Menurut Kiai Said, NU tidak melawan konglomerat. Tapi, harus ada pemerataan ekonomi di masyarakat. Selama ini, ia menilai dari kebijakan ekonomi sampai dengan 14 paket kebijakan ekonomi belum menyentuh kepentingan rakyat. “Belum terasa manfaatnya, kebijakan ekonomi 14 kali Pak Darmin itu,” terangnya.
Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur ini optimis pada generasi muda NU dalam memegang estafet ke depan dalam bidang ekonomi. Terlebih lagi, dengan berdirinya kampus STEINU Arridho Depok.
Ketua STEINU Arridho Depok Fathuri Wahmad mengungkapkan, pemerintah telah melahirkan masterplan Ekonomi Syariah. Untuk itu, tantangan harus disambut melalui SDM yang unggul. “Di tengah persaingan global ini, saatnya kita terus berupaya melahirkan SDM unggul dan kompetitif di bidang ekonomi syariah,” tandas Fathuri.
Dalam kesempatan tersebut, nampak hadir jajaran Pengurus PCNU Kota Depok beserta badan otonom, Kepala Kanwil Kemenag Jabar H Bukhori yang sekaligus ketua Yayasan Pembangunan Arridho, ratusan siswa, mahasiswa, dan warga Nahdliyin se-Kota Depok. (Aan Humaidi/Musthofa Asrori)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua
