Kiai Said: PBNU Tidak Punya Agenda Politik Praktis

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan pihaknya tidak punya agenda politik praktis apa pun. Sebab sejak didirikan, NU berperan sebagai pilar bangsa dan kekuatan masyarakat sipil.

“Kita harus benar-benar paham jatidiri NU yang sebenarnya, (yaitu) tidak ada agenda politik praktis,” tegas Kiai Said dalam acara halal bi halal Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) di lantai 8 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Kamis (3/6) sore.

Ditegaskan pula, sekalipun tidak memiliki agenda politik praktis tetapi Nahdliyin diimbau agar memahami politik. Hal tersebut bertujuan agar warga NU  tidak mudah terhasut dan termakan oleh agenda-agenda politik yang ada di luar. 

“Kita harus paham politik. Nanti kalau tidak mengerti, bisa dimakan oleh politik. Ketua Umum PBNU harus mengerti politik walaupun tidak boleh berpolitik. Itu artinya kita harus sadar khittah Nahdliyah pertama didirikan oleh Mbah Hasyim 1926,” ujarnya.

Meski begitu, bukan berarti Nahdliyin dilarang untuk berpolitik. Namun secara organisasi, NU harus menjaga jarak dengan partai politik dan berbagai aktivitas yang dilakukan partai politik. Tujuannya agar jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan politik praktis. 

“Kita harus jaga jarak. Jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan politik praktis. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, bukan. Tapi harus menjaga jarak dengan semua partai politik,” tutur Pengasuh Pesantren Luhur Al Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, beredar poster digital di media sosial bertajuk Konvensi Capres NU 2024 yang salah satu tokohnya adalah KH Said Aqil Siroj. Ditemui NU Online di ruangannya, Kiai Said memastikan bahwa poster tersebut hoaks. Ia mengaku tidak tertarik untuk memberi komentar apa pun terkait itu. 

“Itu jelas hoaks itu. Saya nggak tertarik sama itu (Konvensi Capres NU 2024). Kasih komentar juga nggak tertarik saya,” kata Kiai Said, kepada NU Online, di lantai 3 Gedung PBNU, hari ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Andi Najmi Fuaidi menegaskan bahwa posisi NU adalah sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan). NU masih teguh memegang khittah, bukan lembaga politik, tidak pula berpolitik praktis.

“NU ini organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Bukan lembaga politik. Demikian kalau kita mau mengacu pada putusan Muktamar terakhir yang tidak diubah. Itu ada di dalam anggaran dasarnya. Secara organisasi, NU tidak berpolitik praktis,” tegas Andi, Rabu (2/6) kemarin.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad