Liberalisme Politik Rugikan Ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional

Jakarta, NU Online
Setelah reformasi 1998 arah kebijakan Indonesia mengalami perubahan-perubahan mendasar dari amandemen UUD 1945, disusul pembentukan UU baru, sampai pergeseran struktur kewenangan pejabat negara. Karena terlalu liberal, sistem perpolitikan nasional justru terlihat carut-marut, khususnya di bidang ketatanegaraan dan pertahanan.<>

Demikian dalam diskusi Pra-Munas dan Konbes NU 2012 bertema “Dampak Liberalisme Politik Ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (13/9). Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan pra Munas-Konbes NU 2012.

Hadir sebagai pembicara Diretur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, pengamat politik dan tata negara Wisnu HKP Notonagoro, dan Wakil Sekretaris PBNU Abdul Mun’im DZ.

Wisnu menyatakan, liberalisasi politik berbuntut sistem multipartai yang menggeser pendulum kekuasaan dari eksekutif ke legislatif tidak membawa sistem ke arah yang menguntungkan. “Legislatif akhirnya bukan untuk melakukan check and balances tetapi untuk memuluskan anarkisme politik yang dikendalikan koalisi parpol yang berkuasa,” katanya.

Dampak dari kondisi ini, lanjutnya, banyak alokasi APBN yang melenceng dari  usaha menyejahterakan rakyat, bahkan justru melahirkan “badit-bandit ekonomi” dan “koruptor” yang tanpa sungkan merampok uang rakyat.

Menurut Hendrajit, liberalisasi ini tidak lepas dari sekelompok kepentingan asing yang masuk ke dalam sejumlah sistem negara dan elit-elit masyarakatnya. Karena itu, ia mendorong NU dapat berperan maksimal dalam Munas nanti guna mengurangi dampak buruk kondisi yang semakin liberal.

Mun’im menambahkan, tema “Kembali ke Khittah Indonesia 1945” sengaja dipilih dalam Munas dan Konbes di Cirebon 14-17 September nanti. Dalam forum akbar ini, NU akan mengkritisi sejumlah UU, konsep kenegaraan, serta kasus-kasus mutakhir yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang Islam.



Redaktur: A. Khoirul Anam
Penulis   : Mahbib Khoiron