Libur Ramadhan Disebut Picu Perubahan Kurikulum Sekolah dan Ketidaknyamanan Siswa Non-Muslim

Jakarta, NU Online

Pakar Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan, menilai wacana pemerintah meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan perlu memperhatikan beberapa hal. Termasuk rancang ulang kurikulum.

 

Menurut Edi, wacana libur ini harus dilengkapi dengan perencanaan kurikulum. Menurutnya, apabila selama satu bulan itu yang difokuskan adalah pendidikan agama, Edi menilai perlu kebijakan yang memayunginya dengan mempertimbangkan mata pelajaran lain.  

"Wacana kebijakan ini potensial berdampak pada konstruksi kurikulum di sekolah, yakni bagaimana guru-guru di sekolah merancang kurikulum selama satu tahun di mana terdapat 1 bulan pembelajaran mata pelajaran selain pendidikan agama Islam di-off-kan," jelas Edi Subkhan saat dihubungi NU Online, Kamis (16/1/2025).

Ia menjelaskan, secara teoritis dan teknis bukan tidak mungkin dijalankan. Misal menjalankan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan sistem blok selama satu bulan di bulan Ramadhan. Atau setidaknya 3 minggu di awal bulan Ramadhan karena biasanya seminggu akhir sudah fokus pada perayaan Idul Fitri. 

"Kalau begitu, maka perlu kebijakan nasional yang bisa memayunginya, yakni di bulan Ramadhan misalnya fokusnya pembelajaran agama Islam, bulan lainnya tidak perlu, atau juga bisa dibagi misal sebagian besar topik dijalankan di bulan puasa, topik lainnya disebar di bulan lain secara tipis-tipis," katanya.

Edi menerangkan, konten atau materi yang terkait dengan dimensi pertama dari Profil Pelajar Pancasila dapat juga ditekankan untuk dipelajari dan dijalankan di bulan Ramadhan. Termasuk materi mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan dapat diarahkan untuk ditekankan dipelajari di bulan Ramadhan. 

Namun menurutnya, hal ini tentu perlu disisir oleh para guru, materi atau konten mana saja dari mata pelajaran apa saja yang bisa diambil untuk diintegrasikan dalam program pembelajaran di bulan Ramadhan.

"Kalau libur sebulan penuh, apalagi tidak ada pembelajaran sama sekali, tentu akan berdampak pada belajar. Ini sama seperti di negara-negara Barat seperti Amerika yang punya libur musim panas yang cukup panjang, bisa sampai tiga bulan, siswa banyak yang mengalami learning loss," jelas Edi.

Edi menjelaskan, upaya untuk mengatasinya tentu dengan program pemanasan belajar di minggu-minggu awal masuk sekolah. Di Amerika liburan musim panas digunakan untuk kegiatan remaja ke alam, kepanduan, aktivitas sosial, dan tentu saja liburan. 

"Juga ketika misal Ramadhan tetap ada program pembelajaran, namun misal ditekankan yang terkait dengan keagamaan, maka perlu ditelaah mendalam terhadap kurikulum yang ada," tutupnya.

 

Bagaimana dengan Siswa Non-Muslim?

Edi menilai semangat dari momentum Ramadhan hanya akan dirasakan oleh siswa-siswi Muslim. Sehingga, kata dia, jangan sampai kebijakan ini memicu ketidaknyamanan bagi siswa-siswi non-Muslim. 

"Hal yang perlu diperhatikan dari wacana kebijakan libur satu bulan di bulan Ramadhan untuk sekolah-sekolah adalah terkait keragaman latar agama siswa, ketahanan fisik dan psikis siswa, juga daya belajar siswa," kata Edi.

Ia menjelaskan, jika selama sebulan penuh siswa libur sekolah, agenda yang paling mungkin dijalankan adalah semacam pesantren kilat bagi siswa-siswi Muslim. Lantas bagaimana dengan yang non-Muslim?

"Karena momentumnya bulan Ramadhan, maka yang dapat feel atau spirit momennya pasti umat Islam, bukan umat agama lain. Ini yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Intinya ada hal-hal teknis dan substansial yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Jangan sampai gara-gara libur sebulan kemudian memicu ketidaknyamanan di sekolah, terutama dari siswa yang beragama lain," ujar Edi.