Pembelajaran Tatap Muka Pilihan Tepat, tapi Perlu Perhatikan Hal Ini!

Jakarta, NU Online

Sejumlah daerah mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas untuk semua jenjang pendidikan mulai pekan ini. Namun, beberapa daerah masih belum menerapkannya karena masih terbilang rentan.

 

Pakar Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Zuhdi menyampaikan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, perlu diperhatikan berbagai kesiapan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, termasuk tingkat kedaruratan di daerah tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran.

 

“Ada baiknya dipetakan dulu kondisi geografis, sosial-ekonomi dan kondisi kedaruratan wabah. Sekolah yang memiliki fasilitas pembelajaran daring yang lengkap atau kurang lengkap, sekolah yang memiliki ruang kelas terbuka, profil siswa dan lingkungan sekitar sekolah,” katanya kepada NU Online pada Sabtu (4/9/2021).

 

“Setelah hasil analisis tersebut, baru bisa ditetapkan model pembelajarannya, apakah bisa full tatap muka, blended atau full online,” lanjut akademisi yang menyelesaikan program doktor bidang pendidikan di Mc Gill University, Kanada.

 

Sebab, menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan beragam, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi, sehingga kebijakan yang menyangkut pendidikan harus memperhatikan keragaman tersebut. “Tidak bisa diterapkan kebijakan "one size fits all" (satu kebijakan cocok untuk semua). Demikian juga halnya dengan kebijakan PTM, baik full online maupun blended atau hybrid,” terangnya.

 

Zuhdi menyampaikan bahwa untuk saat ini, PTM terbatas adalah pilihan yang tepat. Sebab, bagaimanapun PTM merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Karenanya, guru-guru perlu disiapkan untuk membuat modul pembelajaran yang bisa diterapkan secara hybrid.

 

Selain itu, pembiasaan terhadap siswa juga perlu diperhatikan strateginya. Hal itu mengingat ada siswa yang sangat ingin ke sekolah, tetapi di sisi lain ada juga siswa yang sudah terlanjur nyaman sekolah di rumah. “Nah, perlu ada pertimbangan psikologis terhadap kesiapan anak. Bisa jadi ada anak yang keluarganya korban Covid, lalu menjadi trauma keluar rumah,” katanya.

 

Hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah penguasaan guru terhadap materi dan ragam mode pembelajaran, serta catatan kondisi kesehatan. Demikian juga, siswa harus dikondisikan kesiapan fisik dan mental, termasuk membawa makanan dan minuman dari rumah saat PTM dilakukan. Karenanya, lembaga pendidikan harus terus memantau kondisi seluruh sivitas akademikanya.

 

“Setiap lembaga pendidikan harus memiliki sisten pemantauan kesehatan yang aktif dan efektif,” ujar akademisi alumnus Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat itu.

 

PTM terbatas di DKI Jakarta

Sementara itu, M Ilhamul Qolbi, guru sekolah swasta di DKI Jakarta, mengaku baru bisa menerapkan PTM terbatas akhir bulan ini. Hal itu dikarenakan proses vaksinasi yang belum mencapai 70 persen sesuai rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

 

Ia menjelaskan bahwa PTM terbatas hanya membolehkan siswa masuk 25 persen dari total keseluruhan siswa. Ia mencontohkan jika dalam satu kelas terdapat 40 siswa, maka hanya 10 siswa yang diizinkan masuk secara luring dalam setiap harinya, sedangkan 30 siswa lainnya belajar secara daring. Sekolah akan membuat jadwal masuk siswa secara bergantian dalam satu pekan.

 

Lebih lanjut, Ilham, sapaan akrabnya, akan lebih dahulu memetakan siswa yang bermasalah dalam pembelajaran daring. Ia akan mendahulukan mereka untuk mengikuti PTM terbatas dengan seizin siswa dan orang tuanya.

 

Sebagaimana diinformasikan melalui situsweb siapbelajar.jakarta.go.id, Pemerintah Daerah DKI Jakarta menerapkan PTM terbatas dengan blended learning (pembelajaran campuran, daring dan luring) secara bertahap, mulai dari uji coba, asesmen terhadap kesiapan penerapan blended learning, dan terus dievaluasi dan dimonitoring. Penerapan blanded learning memperhatikan kesiapan anak, orang tua, satuan pendidikan, sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, hingga pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Kantor Wilayah Agama.

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Zunus Muhammad