Peneliti BRIN Nilai Kemandirian Jadi Modal NU dan Muhammadiyah Mainkan Peran Diplomasi Global

Jakarta, NU Online

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus analis politik luar negeri Prof Dewi Fortuna Anwar menilai, kemandirian menjadi modal utama bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam memainkan peran diplomasi masyarakat sipil di tingkat global.

Menurut Dewi, prospek diplomasi NU dan Muhammadiyah akan sangat ditentukan oleh kemampuan kedua organisasi tersebut menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan.

Ia menegaskan, meskipun dapat menjadi mitra strategis pemerintah, NU dan Muhammadiyah tetap harus mempertahankan sikap kritis sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa ketika organisasi masyarakat sipil terlalu terkooptasi oleh kekuasaan, legitimasi dan kredibilitasnya akan melemah. Dalam kondisi tersebut, peran organisasi sebagai penopang demokrasi dan penjaga kepentingan publik tidak lagi efektif.

"Jadi kalau dia dianggap hanya sebagai salah satu cabang dari eksekutif, nilai dia sebagai kekuatan civil society yang otonom dari negara akan berkurang. Jadi kemandirian itu yang perlu belajar dari NU lama," katanya dalam program Menjadi Indonesia episode 36 bertema Dewi Fortuna Anwar: Politik Luar Negeri, ASEAN, dan Budaya Minangkabau yang tayang perdana di Youtube NU Online pada Selasa (20/1/2026).

Dewi kemudian mencontohkan sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai figur yang mampu menjaga kedekatan dengan kekuasaan tanpa kehilangan independensi. Kedekatan tersebut, menurutnya, tidak pernah membuat Gus Dur mudah dikooptasi, sehingga tetap dihormati sebagai tokoh masyarakat sipil.

Ia menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah perlu konsisten menjaga marwahnya sebagai kekuatan masyarakat sipil, bukan terjebak dalam politik praktis. Posisi tersebut dinilai penting agar kedua organisasi tetap relevan dalam jangka panjang.

"Karena politik itu bisa memihak, bisa kalah, bisa menang, bisa naik, bisa turun, bisa in, bisa out. Tetapi civil society harus berada di tengah-tengah masyarakat membela kebenaran. Selama itu, saya kira, itu akan memainkan perannya," jelasnya.

Dalam konteks global, Dewi menilai peran NU dan Muhammadiyah semakin signifikan karena kebijakan luar negeri tidak lagi semata dijalankan oleh negara. Aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi transnasional, kini turut berperan aktif dalam diplomasi dan resolusi konflik.

Ia menilai dialog dengan kelompok ekstrem serta penanganan konflik berbasis agama justru lebih efektif dilakukan oleh tokoh dan organisasi keagamaan dibandingkan oleh negara. Hal ini karena organisasi keagamaan memiliki kedekatan kultural dan legitimasi moral di tengah masyarakat.

Di tingkat nasional, Dewi menekankan pentingnya NU dan Muhammadiyah tetap menyuarakan moralitas dan kepentingan warga. Ia mengingatkan bahwa negara dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya, sehingga masyarakat sipil harus berperan sebagai hati nurani bangsa.

"Begitu rakyat sudah dibungkam dan organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak berani bicara lagi, maka runtuhlah bangsa kita. Yang ada hanya negaranya, padahal negara itu didirikan untuk melindungi bangsanya," terangnya.