Pidato Lengkap Gus Yahya: Posisi Nahdlatul Ulama di Tengah Konstelasi Bangsa

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberi pidato sambutan dalam peluncuran Program Kado untuk Guru Ngaji: Perlindungan Sosial dan Hak Dasar Guru Keagamaan di The Millenium Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Berikut adalah pidato lengkap Gus Yahya dalam kesempatan tersebut.

***

Asalāmu’alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Alhamdulillāh wasysyukrulillāh wash shalātu was salāmu alā Rasūlillāh Sayyidina wa Maulāna Muhammad ibni Abdillāh wa ‘alā ālihi wa shahbihi wa man walah. Amma ba’ad.

Yang saya hormati, Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Nurul Yaqin Ishaq. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Dr Amin Said Husni. Yang saya hormati Direktur BPJS. Saya lupa tadi direktur apa. Wakil dari BPJS Pak Hendra Nurprianto. Yang saya hormati Staf Ahli Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Pak Sugeng Bahagijo.

Tadi pagi saya diberi tahu bahwa katanya Pak Menko telah mengkonfirmasi untuk hadir secara pribadi pada kesempatan ini. Tapi rupanya Pak Menko masih mengko disik (Jawa: nanti dulu—hadirin tertawa), jadi belum hadir, diwakili oleh Pak Sugeng Bahagijo ini.

Yang saya hormati Presiden Sarbumusi, Saudara Irham Ali Saifuddin; Sekretaris Lakpesdam, Ibu Ufi Ufiah. Para pimpinan lembaga-lembaga dan banom. Oh ya, satu lagi, Ketua PBNU yang saya hormati, Dr Ahmad Suaedy. Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, Saudara Dr Candra Aprianto. Dan banyak lagi jajaran PBNU yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati, para guru ngaji dan para pekerja informal yang akan menerima jaminan sosial dari program BPJS. [Hadirin tepuk tangan]. Alhamdulillah.

 

​​​​​​​

 

Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati.

Sejak permulaan dari masa bakti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode ini, saya dan teman-teman jajaran PBNU telah memancangkan satu komitmen bahwa jam’iyah ini, organisasi ini, Jam’iyah Nahdlatul Ulama ini harus mampu menghadirkan khidmah yang nyata bagi warga. Khidmah yang nyata itu artinya adalah khidmah yang maslahatnya sungguh-sungguh dirasakan secara nyata oleh warga.

Warga kita, menurut laporan berbagai survei, sudah tidak kurang dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Maka menjadi tugas raksasa bagi jam’iyah, bagi organisasi Nahdlatul Ulama ini untuk sungguh-sungguh bisa menghadirkan maslahat yang nyata-nyata dirasakan oleh warga.

Nah, bagaimana caranya?

Pertama-tama, kita tahu bahwa jam’iyah Nahdlatul Ulama ini memiliki struktur organisasi dengan susunan kepengurusan dan personil-personil yang menjangkau sampai ke tingkat desa.

Saat ini, jam’iyah Nahdlatul Ulama ini telah memiliki 38 pengurus wilayah di 38 provinsi, 548 pengurus cabang di 533—kalau tidak salah—kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita memiliki pengurus di tingkat majelis wakil cabang atau tingkat kecamatan tidak kurang dari 7.000 MWC, di antara sekitar 7.200 sekian kecamatan.

Jadi, hanya 200 sekian kecamatan saja yang belum ada MWC NU. Dan kita punya ranting tidak kurang dari 61.000 ranting di seluruh Indonesia, di antara sekitar 80.000 desa yang ada di seluruh Indonesia ini—sebagian besar sudah ada ranting-ranting jam’iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah infrastruktur organisasi yang seharusnya dapat diberdayakan, dapat difungsikan untuk menjangkau warga, untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan warga, dan kemudian menghadirkan maslahat pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut.

 

​​​​​​​

 

Alhamdulillah, melalui agenda konsolidasi dan transformasi tata kelola organisasi yang telah kita kerjakan secara habis-habisan dengan kerja keras luar biasa mulai dari tingkat PBNU sampai ke tingkat ranting, alhamdulillah sekarang kita memiliki sistem keorganisasian yang jauh lebih kokoh, sehingga bisa dengan mudah kita melakukan mobilisasi menggunakan infrastruktur organisasi yang kita miliki, jaringan struktur kepengurusan organisasi yang sampai ke desa itu, kita bisa dengan mudah dan cepat melakukan mobilisasi peran serta, mobilisasi partisipasi dari warga sedemikian rupa, berkali lipat kinerjanya daripada apa yang bisa dicapai di masa-masa lalu.

Saat ini saja, tadi sudah disebutkan, hanya dalam beberapa hari, tadinya ditarget hanya 500 orang peserta bisa digalang, ternyata hasilnya lebih dari 10.700 peserta untuk BPJS ini bisa digalang—dengan menggerakkan infrastruktur organisasi. Ini adalah capaian yang alhamdulillah bisa kita wujudkan.

Persoalannya kemudian, Bapak Ibu sekalian, bahwa penyediaan layanan, penyediaan pemenuhan kebutuhan dan hajat dari warga itu sendiri tidak mungkin disediakan oleh NU sendiri. Tidak mungkin. Kenapa? Karena NU tidak memiliki sumber daya dan tidak posisi untuk memobilisasikan sumber daya-sumber daya bagi pemenuhan seluruh kebutuhan-kebutuhan warga tersebut.

Tapi, pada saat yang sama, kita juga mengerti bahwa warga Nahdlatul Ulama yang separuh dari penduduk Republik Indonesia ini adalah juga rakyat Indonesia. Maka mereka semua ada termasuk di dalam tanggung jawab dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah memang dalam posisi berwenang untuk memobilisasikan sumber daya dan berkewajiban untuk mentasarufkan sumber daya-sumber daya negara itu bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seharusnya negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat Indonesia ini—termasuk kebutuhan dari warga Nahdlatul Ulama.

Di dalam realitas kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu, itu jelas masuk akal. Kenapa? karena pajak dan lain-lain masuknya ke kantung negara. Dan NU ya hanya kadang-kadang saja mendapatkan bagian sedikit-sedikit. Maka, tentu saja, kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan warga itu adalah kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah.

Persoalannya pemerintah juga memiliki keterbatasan-keterbatasan—termasuk keterbatasan di dalam menjangkau warga, masyarakat, penduduk, rakyat yang membutuhkan layanan dari negara atau pemerintah. Ini bisa kita lihat seperti apa yang sekarang ini sedang kita kerjakan bersama, ketika pemerintah bersama dengan BPJS menyediakan layanan jaminan sosial untuk para pekerja informal dan pekerja rentan serta untuk para guru ngaji. Ada kendala bahwa infrastruktur birokrasi, misalnya, belum cukup untuk bisa menjangkau seluruh warga yang membutuhkan atau yang memiliki hak atas jaminan sosial tersebut.

Di sisi lain, warga yang berhak ini juga banyak yang sebetulnya masih belum mengerti: apa sebetulnya yang menjadi hak mereka dan bagaimana cara mendapatkannya.

 

​​​​​​​

Ini guru-guru ngaji yang hadir di sini.  Saya mendapat laporan katanya ada 500 orang, tidak kurang dari 500 orang hadir di sini. Masyaallah memang, kalau ada rezeki kita selalu siap sedia untuk segera hadir. [Hadirin tepuk tangan]. Alhamdulillah. Saya yakin sebagian besar sebelumnya tidak ngerti bahwa guru ngaji ini bisa dapat BPJS. Bahkan tidak ngerti BPJS itu apa [Hadirin tertawa], apalagi cara mendapatkannya. Nah, itu banyak yang bilang “betul, betul”. Itu memang kenyataannya begitu. Ini guru-guru ngaji ini, apalagi—ngertinya tiap hari berangkat ke surau, ngadep santri-santri, ngajar ngaji, habis itu pulang lagi, ketemu istri diomeli, tinggal tidur dan seterusnya [Hadirin tertawa dan tepuk tangan]—tidak ngerti BPJS itu apa. Sementara, infrastruktur birokrasi yang menjadi instrumen pemerintah itu sendiri juga ada keterbatasan.

Saya kira, dalam hal yang sama juga dialami oleh para pekerja informal dan pekerja rentan lainnya. Itu pedagang-pedagang asongan, pekerja-pekerja, misalnya, tukang-tukang serabutan di kampung-kampung dan lain sebagainya, mereka, saya kira, mungkin, sebagian besar tidak mengerti hak mereka untuk mendapatkan BPJS ini—belum mengerti.

Dalam hal inilah saya kira jami’yah Nahdlatul Ulama ini dengan jaringan infrastruktur instrumen organisasinya dapat berpartisipasi membantu pemerintah sekaligus membantu warga untuk mendapatkan akses terhadap layanan-layanan pemerintah tersebut.

Lakpesdam bersama lembaga-lembaga yang lain, mungkin Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) atau LP Ma’arif dan lain-lain, membantu menggalang untuk memberikan penerangan kepada warga, informasi kepada guru-guru ngaji ini bahwa sebetulnya Bapak Ibu guru ngaji ini punya hak untuk mendapatkan BPJS, dan kemudian digalang, dibantu untuk mendapatkan akses sampai mendapatkan kan masing-masing fasilitas dari BPJS itu sendiri.

Dan alhamdulillah hari ini kita akan luncurkan sekian ribu orang yang telah mendapatkan, tercatat sebagai peserta dari BPJS ini. Alhamdulillah. [Hadirin tepuk tangan].

 

​​​​​​​

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Ini semua, pertama, adalah wujud dari kesadaran kita tentang di mana kita mendudukkan Nahdlatul Ulama ini di tengah keseluruhan konstelasi bangsa ini. Ada pemerintah, ada aktor-aktor bisnis, ada elemen-elemen bangsa yang lain, dan ada Nahdlatul Ulama. NU ini kita tempatkan di mana? Ada partai-partai. Kita harus menempatkan NU ini di tempat yang paling tepat, yang paling maslahat untuk rakyat dan sekaligus untuk negara.

Maka, di antara agenda transformasi yang dicanangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di samping konsolidasi organisasi, adalah juga reposisi dari Nahdlatul Ulama ini di tengah konstelasi bangsa.

Nahdlatul Ulama tidak boleh lagi ikut-ikutan di dalam apa pun yang sifatnya merupakan kontestasi politik. Nahdlatul Ulama tidak perlu lagi ikut-ikutan berebut kekuasaan. Nahdlatul Ulama tidak perlu lagi ikut-ikutan berebut jabatan-jabatan di pemerintahan. [Hadirin tepuk tangan]. Yang dibutuhkan adalah Nahdlatul Ulama menempatkan diri sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyat. Ini yang sedang kita bangun bersama-sama, dan ini sangat relevan dengan konteks realitas kita hari ini.

Negara kita, bangsa kita, hari-hari ini, sedang menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa besar, tantangan-tantangan yang mungkin belum pernah ada preseden sebelumnya. Sebelum ini, belum pernah.  Realitas internasional yang kita hadapi hari ini, misalnya, penuh dengan berbagai macam masalah, penuh dengan berbagai macam tantangan yang tidak ringan yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Dan tidak mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan berhasil mengatasi tantangan-tantangan itu kecuali kita berkonsolidasi bersama sebagai satu bangsa yang satu bersama-sama menghadapi dan mengatasi tantangan bersama [Hadirin tepuk tangan].

Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain.

Sekarang ini adalah waktunya survival, waktunya bertahan di tengah gelombang dinamika yang luar biasa. Maka apapun gagasan-gagasan yang mungkin selama ini dianggap popular, harus kita tundukkan di bawah hajat bersama dari bangsa kita ini, yaitu hajat untuk berkonsolidasi.

Selama ini mungkin, sebelumnya populer dikotomi antara pemerintah sebagai penguasa, dan rakyat sebagai pihak yang dikuasai. Ini cara berpikir yang dikotomis. Dikotomis. Dikotomi antara negara yang memiliki wewenang dan masyarakat yang dikendalikan oleh negara, misalnya.

Saya kira pemikiran dikotomis semacam itu bukan satu-satunya perspektif yang bisa kita gunakan. Pada satu titik, terutama dalam konteks realitas kita hari ini, kita harus berpikir bahwa saat ini kita butuh rakyat berkonsolidasi dengan pemerintah, masyarakat berkonsolidasi dengan negara. Nah, kalau rakyat dengan rakyat susah berkonsolidasi, misalnya, ini repot. Ini tantangan pertama kita. Ini gara-gara karena kita masih belum mampu memahami realitas.

 

​​​​​​​

 

Bapak Ibu sekalian,

Ini bukan waktu-waktu yang biasa saja. Kita ini berada di tengah realitas yang luar biasa yang membutuhkan tekad, membutuhkan langkah-langkah, dan membutuhkan semangat yang luar biasa untuk bisa kita atasi bersama-sama. Kita tidak boleh mengabaikan itu.

Nah, maka dalam hal ini, saya ingin menggunakan kesempatan untuk menyampaikan selamat dan salut kepada Sarbumusi [Hadirin tepuk tangan] yang telah berhasil mengembangkan konstituensinya sampai kepada para pekerja informal dan pekerja rentan.

Mungkin, saya enggak tahu, mungkin Sarbumusi ini baru satu-satunya serikat buruh yang meng-cover para pekerja informal dan pekerja rentan sebagai konstituennya.

Ini adalah perluasan khidmah. Perluasan khidmah, tapi sekaligus juga perluasan jangkauan konsolidasi masyarakat yang sangat kita butuhkan.

Saya juga ucapkan selamat kepada Lakpesdam, kepada Rabithah Ma’ahid, kepada LP Ma’arif, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain-lain, atas keberhasilannya di dalam melakukan konsolidasi struktural sehingga memiliki kinerja yang kuat dalam menggalang partisipasi dari warga, seperti yang telah kita saksikan pada hari ini. Selamat dan terima kasih. [Hadirin tepuk tangan].

Mudah-mudahan khidmah kita semua ini sungguh-sungguh dicatat sebagai bagian dari rantai barokah Nahdlatul Ulama sejak para muasis jam’iyah yang mubarokah ini. Ini yang akan menjadi arah kita ke depan: Nahdlatul Ulama sebagai pusat khidmah ijtima’iyah dan khidmah diniyah untuk segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Melalui apa? Melalui konsolidasi organisasinya.

Mohon maaf ini, para pengurus PBNU, khususnya pejabat-pejabat teras di PBNU ini, ketika kita nanti berhasil membangun konstruksi baru ini dengan baik, mohon maaf, mungkin tidak bisa lagi perorangan mencari akses ini itu, lalu dibawa sendiri. Saya kira mungkin sudah tidak bisa lagi nantinya. Mohon maaf. [Hadirin tertawa]

Ini ada pantunnya. Ada pantunnya: Sor mejo ono ulane, jo gelo wis ngono carane (di bawah meja ada ularnya, jangan kecewa karena begitu caranya). [Hadirin tertawa dan tepuk tangan]. Terima kasih.

Wallāhul muwaffiq ilā aqwamith tharīq.

Wassalāmualaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.