Prabowo Luncurkan 8 Program Ekonomi 2025 dengan Target Jutaan Lapangan Kerja Baru

Jakarta, NU Online 

Presiden Prabowo merancang paket kebijakan ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program unggulan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Rangkaian program ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang akan dijalankan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan studi maksimal satu tahun terakhir.

Targetnya mencapai 20 ribu peserta dengan dukungan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggaran sebesar Rp198 miliar telah dialokasikan untuk program tersebut.

"Program magang ini sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp198 miliar," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden dikutip NU Online Senin (15/9/2025). 

Selain itu, Prabowo memperluas kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Jika sebelumnya hanya menyasar sektor padat karya, kini cakupan diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Kebijakan ini ditujukan bagi 552 ribu pekerja.

"Insentif PPh yang sebelumnya untuk sektor padat karya, akan dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe," ujar Airlangga.

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang akan dibagikan pada Oktober–November 2025 dengan total anggaran Rp7 triliun. Program ini akan dievaluasi kembali pada Desember untuk menyesuaikan kebutuhan.

Di sisi lain, sebanyak 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik mendapat keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Mereka hanya perlu membayar setengah dari iuran, dengan manfaat santunan kematian hingga Rp42 juta serta beasiswa pendidikan bagi anaknya.

Airlangga menegaskan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperluas perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja yang rentan.

Akses perumahan dan reformasi regulasi

Dalam upaya meningkatkan akses perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit perumahan dari BI rate +5 persen menjadi BI rate +3 persen. Kebijakan ini diharapkan mendukung target pembangunan tiga juta unit rumah.

Selain itu, Prabowo mempercepat integrasi perizinan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem Online Single Submission (OSS). Setiap RDTR akan didukung dana Rp3,5 juta, dengan target perluasan ke 170 kecamatan.

Sejumlah kebijakan juga dipastikan berlanjut hingga 2026. Pajak final UMKM sebesar 0,5 persen akan diteruskan hingga 2029 dengan alokasi Rp2 triliun untuk tahun depan. Prabowo juga melanjutkan PPh 21 DTP bagi sektor Horeka dan padat karya, serta memperluas diskon iuran jaminan sosial ke berbagai kelompok pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.

Program unggulan penyerapan tenaga kerja

Airlangga menyebut, Presiden memberi perhatian khusus pada program unggulan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, ditargetkan menyerap hingga satu juta pekerja. Program lain, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal, hingga replanting perkebunan rakyat juga diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menyerap hingga satu juta orang. Kampung Nelayan Merah Putih dapat menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Revitalisasi tambak Pantura 168 ribu, modernisasi kapal 200 ribu, dan replanting (penanaman ulang) perkebunan rakyat 1,6 juta tenaga kerja," jelas Airlangga.
 

Untuk memastikan program berjalan efektif, Presiden membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas memantau sekaligus mengatasi potensi hambatan pelaksanaan di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, tim akan menjadi pusat kendali untuk memastikan semua program strategis berjalan lancar.

"Tim percepatan program pembangunan ekonomi pada dasarnya akan memonitor seluruh program utama Prabowo. Jadi, ke depan, harusnya tidak macet lagi. Kalau ada yang macet, kita percepat supaya jalan dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, tim juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan keluhan terkait hambatan bisnis yang dihadapi. Setiap pekan, laporan tersebut akan dibahas untuk dicari solusi.

Menurut Purbaya, pola kerja tim ini mirip dengan Pokja pada pemerintahan sebelumnya, tetapi dengan fokus lebih kuat pada sinergi antara Presiden dan sektor swasta.

"Siapapun pelaku bisnis yang masih merasakan ada gangguan dalam sistem perekonomian bisa menyampaikan laporan. Setiap minggu, tim ini akan membahas pengaduan tersebut. Dengan begitu hambatan di sektor swasta bisa dihilangkan sehingga mesin pertumbuhan swasta dapat berjalan beriringan dengan mesin pertumbuhan Prabowo," ujarnya.
 

Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025; 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026 dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Delapan program akselerasi tahun 2025, terdiri dari

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun);
2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, termasuk hotel, restoran dan kafe;
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025;
4. Diskon luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun;
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MIT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025; dan
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman. penyediaan tempat pemasaran dan Gig UMKM.

Kemudian, empat program paket ekonomi yang dilanjutkan tahun 2026, yakni sebagai berikut.

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima Reh Final (0.5 persen bagi Wajib Pajak UMKM;
2. Perpanjangan PPH 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata;
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di industri padat karya; dan
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk penerima Bukan Penenma Upah (BPU) termasuk ojol, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, burul bangunen dan pekerja rumah tangga.

Terakhir, pemerintah juga merilis lima program penyerapan tenaga kerja yakni sebagai berikut.

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merali Purch;
2. Retilanting di Perkebunan Rakyat;
3. Kampung Nelayan Merah Putih;
4. Revitalisasi Tambak Pantura; dan
5. Modernisası Kapal Nelayan.