Nasional HARI PAHLAWAN

Resolusi Jihad di Mata Pelajar Putri NU

Kamis, 8 November 2012 | 00:13 WIB

Peristiwa di akhir Oktober hingga paruh awal November 1945, merupakan babak penting dalam sejarah pergolakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Bentrokan yang melibatkan massa dalam jumlah besar terjadi di Surabaya pada tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945.<>

Bentrokan terjadi antara pasukan Hizbullah, Sabilillah, dan pasukan lain dengan pasukan Inggris dan pasukan sewaannya. Letusan terjadi karena upaya Belanda melalui pasukan Inggris, hendak mengambil alih kekuasaan Nusantara setelah pendudukan Jepang runtuh.

Saat Jakarta, Bandung, dan  Semarang sudah takluk, Surabaya menjadi kota yang penuh dinamika pergolakan. Bentrokan terus terjadi karena masyarakat Surabaya dan sekitarnya mempertahankan kota dari penyerbuan dengan kekuatan 6000 pasukan Inggris yang terus mencoba masuk ke Surabaya. Bentrokan massa bersenjata akhirnya memuncak pada tanggal 10 November 1945. Sedikitnya 2000 pasukan terlatih Inggris tewas berikut Brigjend AWS. Mallaby, Komandan Pasukan Inggris. Banyaknya korban di pihak Inggris sebagai pasukan terlatih, membuat Inggris kehilangan muka di kalangan militer internasional.

Hari dimana pertempuran sengit tersebut terjadi kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional RI. Peristiwa 10 November 1945, “tidak bisa dipisahkan dengan keputusan Resolusi Jihad fi Sabilillah yang dikeluarkan NU,” kata Maulidah Zahro, Wakil Bendahara PP IPPNU, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.

Resolusi Jihad fi Sabilillah, sebuah putusan berisi sikap NU dalam mempertahankan NKRI yang baru dua bulan diproklamasikan dari penjajahan bangsa asing. Putusan Resolusi Jihad dirancang oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah 21 Oktober dan dibacakan oleh KH. Hasyim Asyari, Rois Akbar NU pada 22 Oktober 1945, hampir tiga minggu sebelum peristiwa Surabaya.

Isi putusan Resolusi Jihad antara lain berbunyi, “Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…”

Peristiwa bersejarah dalam bangsa ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah kejadian yang berdiri sendiri dan tiba-tiba. Ada beberapa rangkaian pergolakan sejarah yang mengantarkan Indonesia sampai pada peristiwa 10 November 1945 tersebut.

“Ada semangat yang mendukung bagaimana 10 November itu bisa hadir,” kata Maulidah.

Semangat pergerakan dan kepahlawanan melatarbelakangi peristiwa tersebut. Pembacaan terhadap peristiwa 10 November menggantung ketika mengesampingkan entitas PBNU yang pada saat itu berkantor di jalan Bubutan, Surabaya, dan semangat Resolusi Jihadnya.

Nama Bung Tomo sebagai propagandis yang sanggup mendidihkan semangat rakyat Jawa Timur dimana orasi agitatifnya diteruskan melalui radio-radio, memang melekat dengan peristiwa 10 November. Tetapi fakta sejarah bahwa KH. Hasyim Asyari kerap memenuhi permintaan nasihat Bung Tomo, tidak pernah hadir dalam sejarah umum.

Siapa berani menyingkirkan nama KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merancang putusan Resolusi Jihad fi Sabilillah dari peristiwa 10 November? Putusan ini memiliki tenaga untuk mengalirkan santri-santri dan kiai dari daerah sekitar Surabaya ke dalam kota Surabaya. Karena, putusan tersebut menyatakan bahwa pertempuran demi mempertahankan wilayah negara bernilai sebagai perang suci.

Agak berat memisahkan Hari Pahlawan dengan NU, karena “NU memiliki andil besar dalam peristiwa yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan,” tambah Maulidah.

Belum lagi keterlibatan laskar Sabilillah yang dikomandani oleh KH. Masykur dan laskar Hizbullah dengan KH. Zainul Arifin sebagai komandan tertinggi? Kedua kiai tersebut tidak lain adalah para pemimpin NU.

Hubungan Resolusi Jihad fi Sabilillah dan Peristiwa 10 November, tertanam kuat di dalam benak warga NU meski segelintir pihak mencoba untuk mengubur fakta tersebut.

“Kesadaran sejarah 10 November memang tidak ada di dalam materi kaderisasi IPPNU. Fakta-fakta ini sudah menjadi pengetahuan umum yang saya terima dari materi ke-NUan dalam kaderisasi. Itu pun hanya sedikit disinggung, dimasukkan.”

Maulidah, yang juga pengurus Rumah Pelajar IPPNU di Ciputat mengharapkan bahwa kaderisasi IPPNU ke depan akan menegaskan isu seputar Resolusi Jihad fi Sabilillah dalam konteks peristiwa 10 November yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Dengan penekanan seperti itu, pemuda-pemudi NU akan sadar bahwa NU memiliki andil besar terhadap pertahanan dan kelestarian Indonesia,” kata Maulidah, Senin (5/11) sore seusai rapat dengan Pemda Palembang untuk mempersiapkan kongres XVI IPPNU di Palembang 30 November-4 Desember 2012. (Alhafiz Kurniawan/Red: Anam)