Santer Dikabarkan Mangkrak, Kini IKN Dijadikan Lokasi Wisata Libur Lebaran

Jakarta, NU Online

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur santer dikabarkan mangkrak setelah anggarannya diblokir dari APBN karena terimbas pemangkasan pemerintahan Prabowo Subianto. Keberadaan proyeksi ibu kota negara seluas 252.000 hektare tersebut kini dimanfaatkan oleh warga menjadi salah satu lokasi libur lebaran Idul Fitri 2025. Belakangan, pihak Otorita memang membuka IKN untuk dikunjungi warga sebagai tempat wisata.

Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan ke IKN sejak 27 Maret 2025 hingga 5 April 2025 mencapai lebih dari 64.000 orang. Jumlah ini meningkat signifikan setelah Hari Raya Idulfitri, dengan puncak kunjungan pada Kamis, 3 April 2025, yang mencapai 14.104 orang dalam satu hari.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri kunjungan terus meningkat dan telah mencapai puncaknya. 

“Secara statistik bahwa tanggal 1 April pengunjung 8.219, bahkan 2 April 12.958, puncak kemarin tanggal 3 April itu 14.105 dan kemarin (4 April 2025) 10.215 orang. Hari ini (5 April 2025) sudah 12.307 pengunjung,” ujar Thomas dilansir ikn.go.id.

IKN belum lagi ada perkembangan pembangunan setelah anggaran diblokir. Namun, Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menganggarkan sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Hal itu dijelaskan AHY pada 6 Februari 2025 lalu dilansir presidenri.go.id.

Sementara itu, uang rakyat triliunan rupiah telah terpakai untuk pembangunan IKN yang digagas mantan Presiden RI Joko Widodo itu.

 

Pembangunan IKN tahap I yang dimulai dari tahun 2022 hingga 2024 telah menelan anggaran sebesar Rp89 triliun. Total anggaran yang telah disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp72,5 triliun, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun, APBN 2023 Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 Rp40 triliun.

Pemerintah juga sudah berulangkali mengagendakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke IKN, namun beberapa kali tertunda.

Pemerintah pertama kali sempat mencanangkan pemindahan ASN dilakukan pada Juli 2024. Target itu lalu mundur ke September 2024 sebelum akhirnya Kementerian PANRB lewat surat edaran B/5172/M.SM.01.00/2024 tanggal 18 Oktober 2024 menyatakan pemindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Rencana itu pun kembali tertunda.