Tugas Menkes Baru, PBNU Soroti Dua Hal: Vaksinasi dan Atasi Dampak Covid-19

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesehatan Syahrizal Syarif menyoroti dua hal permasalahan yang menjadi tugas bagi Menteri Kesehatan (Menkes) RI yang baru, Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan posisi Terawan Agus Putranto. 

“Saat ini ada dua problem yang menonjol di Kemenkes. Pertama, tanggung jawab Kementerian Kesehatan terhadap program vaksinasi Covid-19. Kedua, bagaimana mengatasi dampak dari Covid-19 terhadap sistem kesehatan,” ungkap Syahrizal kepada NU Online, Rabu (23/12).

Menurutnya, terdapat penurunan pelayanan kesehatan di luar Covid-19 yang mencakup semua aspek. Bahkan ia menduga, kelak umur harapan hidup bangsa Indonesia yang saat ini 71,6 tahun bisa turun menjadi 70 tahun. Hal itu akibat dari seluruh sistem kesehatan yang menurun.

“Jadi capaian Kemenkes yang selama sepuluh tahun lalu, praktis turun semuanya. Misalnya cakupan problem Tuberkolosis dan HIV. Bagi pasien yang semula mesti berobat secara rutin menjadi tidak rutin. Orang yang seharusnya mendapat obat, suplainya jadi terganggu,” kata Syahrizal.

Penurunan pelayanan kesehatan itu adalah dampak dari Covid-19. Hal ini mesti menjadi sorotan utama bagi Menkes Budi yang baru agar mengatasi dampak yang seperti itu. 

“Nah itu butuh orang yang betul betul bisa mengatasi dua persoalan itu yang sebenarnya menurut saya perlu diatasi. Adanya orang yang menguasai betul atau orang yang terbiasa dengan aspek manajemen. Saya kira baik,” ungkapnya.

Problem penanggulangan Covid-19

Lebih jauh, Syahrizal mengungkapkan bahwa problem di Indonesia saat ini adalah soal pengadaan vaksin yang sudah pasti tidak akan tersedia dalam waktu singkat. Ia mengakui, keberadaan Menteri Budi yang semula menjabat Wakil Menteri BUMN, diharapkan soal penanggulangan Covid-19 menjadi lebih baik.

“Adanya menteri yang berasal dari BUMN dan sudah cukup lama terlibat dalam Tim Penanggulangan Covid-19 terutama pengadaan vaksin, itu iramanya sudah bagian dari orkestra. Dia (Menkes Budi) tidak perlu belajar lagi karena memang saya kira selama ini Pak Budi mengamati berbagai persoalan yang terkait dengan pengadaan,” paparnya.

Saat ini, Menkes Budi bukan berada dalam posisi pengadaan. Namun menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan program vaksinasi. Karena sebagai Kemenkes, kata Syahrizal, posisinya bukan lagi pengadaan tapi melaksanakan program.

“Sebab urusan Covid-19 mungkin sampai dua-tiga tahun ke depan. Karena Vaksin Merah Putih baru akan ada pada akhir 2021 dan 2022 baru mulai. Itu berarti masih panjang ceritanya,” jelas Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia ini. 

Benahi koordinasi data

Problem lain yang juga harus dibenahi Kemenkes, kata Syahrizal, adalah soal koordinasi data. Ia memaparkan, selama ini seluruh data dari daerah dikirim ke Kemenkes. Setelah itu baru dikirim ke Satgas Penanganan Covid-19. 

“Artinya koordinasi data dari kabupaten/kota dan provinsi ke pusat itu satu problem besar. Kemenkes mesti membenahi soal koordinasi data itu. Nah ini saya kira adalah tantangan buat menteri yang baru,” katanya.

Lebih lanjut, Syahrizal mengungkapkan bahwa Kemenkes juga memiliki permasalahan terkait kapasitas pemeriksaan spesimen. Sebab untuk menunjang peningkatan kapasitas itu, dibutuhkan laboratorium-laboratorium baru. 

“Jadi sampai saat ini, kita masih problem. Pemeriksaan spesimen kita itu masih di angka 24 ribu per satu juta penduduk. Jadi kalau kita mampu seperti Brazil atau India, kapasitasnya sekitar 100 ribu per satu juta penduduk maka kasus Covid-19 itu akan mencapai angka lebih dari 3 juta kasus,” jelas Syahrizal.

“Tapi karena kapasitas kita masih sekitar 24 ribu, jadi angka yang dilaporkan masih seperti sekarang ini. Jadi tantangan buat menteri adalah bagaimana meningkatkan kapasitas spesimen,” lanjutnya.

Kapasitas manajemen RS

Selain itu, Syahrizal mengamati soal pengadaan kapasitas manajemen kasus untuk rumah sakit. Saat ini, beban layanan kesehatan sudah sekitar 70 hingga 80 persen kapasitas rumah sakit terpenuhi karena kasus aktif Covid-19 sudah mencapai sekira 100 ribu. 

“Padahal angka-angka yang dilaporkan itu jelas sekali bahwa pada Februari 2021, kasus kita akan mencapai satu juta kasus. Tapi dari sisi beban, pelayanan kesehatan itu kan artinya mencapai antara 150 ribu sampai 200 ribu kasus aktif,” ungkap Syahrizal.

“(Dan) itu beban luar biasa bagi layanan kesehatan. Berarti akan ada peningkatan beban dua kali lipat. Nah ini juga tantangan besar Menkes baru agar mampu meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mampu menangani kasus aktif yang sedemikian banyak,” lanjutnya.

Penelusuran kontak Covid-19

Problem berikutnya yang diperhatikan Syahrizal untuk bisa dilakukan oleh Menkes yang baru adalah soal penelusuran kontak. Hal tersebut adalah soal bagaimana Kemenkes meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment. 

“Nah urusan tracing itu kita jelek sekali. Bagaimana penelusuran kontak itu jelek sekali,” tegasnya.

Ia mencontohkan, selama ini jika ada kasus aktif Covid-19 di sebuah kantor, misalnya, tidak pernah ada pihak Puskesmas yang datang untuk melakukan tracing kontak erat. Seharusnya, setiap dilaporkan ada kasus positif baru maka harus ada tim untuk melakukan penelitian epidemiologis atau kontak tracing.

“Mereka harus datang untuk menelusuri seberapa banyak dan siapa saja yang melakukan kontak erat dan kontak sosial dengan orang yang positif Covid-19. Kalau kontak erat, harus (tes swab) PCR. Kalau kontak sosial mungkin cukup rapid test antigen,” jelas Syahrizal.

Hal tersebut pun menjadi problem dan tantangan bagi Menkes yang baru. Persoalan Covid-19, imbuhnya, bukan hanya sekadar vaksin tapi lantaran terdapat langkah-langkah lain yang harus dilakukan jika ingin mengendalikan Covid-19.

“Tapi soal kapasitas Kemenkes untuk melakukan vaksinasi saya pikir nggak banyak masalah. Karena pemberian vaksin pada dasarnya adalah hal yang rutin,” pungkas Syahrizal.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad