Ulama Aceh Desak Presiden Tetapkan Banjir Sumatra sebagai Bencana Nasional

Banda Aceh, NU Online
 
Desakan agar pemerintah pusat menetapkan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional semakin menguat. Selain dorongan dari kalangan pemerintahan daerah, legislatif, dan tokoh masyarakat, kini suara tegas datang dari ulama dan pimpinan dayah Aceh. Mereka menilai kondisi banjir telah mencapai level kedaruratan nasional dan tidak lagi mungkin ditangani dengan kemampuan daerah semata.

Ulama karismatik Aceh Waled Nuruzzahri (Waled NU) menegaskan bahwa skala bencana yang terjadi sudah melampaui batas penanganan daerah. Penetapan status bencana nasional, kata beliau, bukan sekadar label administratif, tetapi langkah penting agar negara dapat mengerahkan sumber daya besar secara cepat dan terukur.

“Ini bukan lagi bencana daerah, tetapi bencana lintas provinsi yang membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat. Kami meminta Presiden untuk segera menentukan status bencana nasional agar penanganannya lebih cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Waled NU dalam pernyataan resmi kepada NU Online, Minggu (30/11/2025).

Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga ini menyampaikan bahwa dalam sepekan terakhir hujan ekstrem memicu meluapnya sungai-sungai besar, merendam ratusan desa, memaksa ribuan warga mengungsi, dan memutus akses transportasi. Jembatan ambruk, fasilitas publik lumpuh, dan sejumlah dayah serta pesantren mengalami kerusakan parah.

Informasi dari relawan di lapangan menunjukkan masih banyak titik terdampak banjir yang terisolasi dalam kondisi minim fasilitas. Listrik padam, akses komunikasi terbatas, air bersih sulit diperoleh, dan layanan medis tidak mencukupi.

“Banyak dayah menerima dampak parah. Para santri bukan hanya kehilangan tempat belajar, tetapi juga tempat tinggal. Ini menyentuh urat nadi pendidikan umat dan harus mendapat perhatian serius,” tegas Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) itu.

Waled menambahkan bahwa Aceh dan wilayah Sumatra lainnya adalah daerah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, sehingga respons nasional menjadi hal yang sangat logis.

Waled NU turut mengajak masyarakat untuk membuka masjid, meunasah, aula publik, dan fasilitas pendidikan sebagai lokasi penampungan sementara bagi warga terdampak.

Seruan senada datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh dalam menyikapi musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra ini.

Menurut Abu Sibreh, kondisi bencana saat ini telah memenuhi seluruh parameter untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mulai dari skala wilayah terdampak, jumlah pengungsi, kerusakan fasilitas publik, hingga terganggunya proses pendidikan dan aktivitas sosial keagamaan masyarakat.

“Sudah tepat pemerintah Indonesia menetapkan musibah tiga provinsi sebagai musibah nasional, karena kondisinya sudah darurat,” tegas Abu Sibreh.

Ia menilai penanganan bencana sejauh ini belum maksimal, terutama dalam respons evakuasi, ketersediaan logistik, sanitasi, fasilitas kesehatan darurat, dan jaminan pendidikan bagi santri serta masyarakat di titik terdampak berat.

Abu Sibreh juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak hanya bergantung pada laporan administrasi atau gambaran teknis prosedural. Menurutnya, kondisi lapangan menunjukkan situasi yang jauh lebih mendesak dibandingkan data formal yang diterima pusat.

“Pak Presiden harus mendengar masyarakat di daerah, jangan hanya mendengar orang di Jakarta,” ujarnya.

Abu berharap keputusan penetapan status nasional dapat mempercepat mobilisasi bantuan, memperluas intervensi logistik dan kesehatan, serta memperkuat kerja kolaboratif antara pemerintah, ulama, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat.

Dorongan penetapan status bencana nasional juga datang dari Ketua Umum PB Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Anwar Usman (Abiya Kuta Krueng). Ia menilai bahwa penetapan status tersebut akan membuka akses bantuan yang lebih terstruktur, seperti dukungan logistik, tenaga kesehatan, relawan nasional, hingga percepatan perbaikan sarana publik.

“Kami sangat berharap Presiden memperhatikan kondisi ini secara langsung. Banyak santri, guru, dan masyarakat kehilangan tempat tinggal, alat belajar, serta sumber kehidupan mereka,” ujarnya 

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Munawwarah Kuta Krueng itu menegaskan bahwa kerusakan dayah bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendidikan Islam di Aceh. Sistem pendidikan berbasis pesantren yang menjadi identitas Aceh sangat bergantung pada fasilitas yang kini rusak berat.

"Situasi darurat juga terlihat di sejumlah titik pengungsian. Laporan tim kemanusiaan menyebutkan masih adanya kekurangan bahan pokok seperti beras, susu bayi, selimut, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan fasilitas sanitasi. Lansia, anak-anak, disabilitas, dan ibu menyusui menjadi kelompok paling rentan. Melihat kondisi tersebut, para ulama menyerukan dua langkah penting, tindakan strategis negara dan solidaritas sosial masyarakat, "paparnya.

Dalam konteks Aceh yang pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004, Abiya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menunda keputusan strategis ketika situasi sudah mendesak.

“Musibah ini merupakan ujian, tetapi penanganannya adalah amanah negara,” ujar Abiya.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung dan situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan bantuan yang masih sangat besar. Para ulama Aceh berharap keputusan cepat pemerintah dapat menyelamatkan warga terdampak sekaligus mempercepat pemulihan Sumatera dari bencana yang kini meluas.