YLBHI Luncurkan Catatan Akhir Tahun, Soroti Kerusakan Demokrasi dan Militerisasi Pembangunan

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menegaskan bahwa kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kian memburuk, terutama akibat menguatnya militerisasi pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun (Catahu) YLBHI dan Laporan Situasi Hukum dan HAM 2025 bertajuk Menebas yang Tersisa: Perusakan Sistematis Sisa-sisa Amanat dan Semangat Reformasi Indonesia. Peluncuran tersebut digelar di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2024).

Isnur menerangkan bahwa pemilihan judul Menebas yang Tersisa bukan tanpa alasan. Ia menyebut, perusakan demokrasi dan sistem ketatanegaraan sebenarnya telah berlangsung masif sejak pemerintahan sebelumnya, namun pada masa kini justru sisa-sisa agenda reformasi yang krusial kembali dihancurkan.

“Catahu kita mengambil judul Menebas yang Tersisa bukan hanya tentang bagaimana perusakan demokrasi, perusakan sistem negara, tata negara, dan hak asasi manusia itu secara masif dilakukan pada zaman Jokowi, tetapi di zaman Prabowo yang tersisa beberapa hal yang amat krusial, seperti mengembalikan supremasi sipil dan memandatkan militer kembali ke barak,” ujar Isnur.

Menurutnya, alih-alih melakukan pembenahan, kebijakan yang ada justru memperparah kerusakan dengan melibatkan Militer dalam berbagai proyek pembangunan, mulai dari food estate, program makan bergizi gratis (MBG), hingga koperasi Merah Putih.

Isnur menegaskan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat di tingkat tapak. Isnur menuturkan, warga kini tidak hanya berhadapan dengan perusahaan, tetapi juga dengan aparat militer yang mengawal proyek-proyek tersebut.

“Masyarakat sekarang berhadapan bukan hanya dengan perusahaan, tapi juga dengan tentara. Di Catahu diceritakan bagaimana warga di Merauke menolak pembangunan food estate yang dibangun perusahaan tetapi dikawal tentara. Warga diancam, ‘kau minggir atau kau mampus’,” ungkapnya. 

Isnur menegaskan bahwa Catahu YLBHI merupakan bentuk melaporkan kerja-kerja advokasi, penanganan kasus, kampanye, kaderisasi, pengembangan kelembagaan, hingga laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

“Apa yang akan kita lakukan ke depan harus berdasarkan data, analisis, dan realita. Tantangannya, apakah kita bisa bekerja semakin strategis untuk menghadang laju kerusakan demokrasi, negara hukum, dan HAM, yang pernapasannya semakin mengerikan,” jelasnya.

Selain itu, Isnur menyebutkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami degradasi lingkungan yang serius, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Papua, yang selama ini relatif terjaga, kini disebut menjadi target ekspansi perkebunan sawit secara masif.

“Pesan itu disampaikan oleh Presiden, Papua akan ditanami sawit secara masif. Ini bagian dari penebasan pulau yang tersisa. Setelah Sumatra rusak, Kalimantan rusak, Sulawesi rusak, sekarang Papua yang masih terjaga banyak juga akan dihabisi,” tegas Isnur.

Dalam kesempatan ini, Isnur mengaitkan simbol bendera SOS yang turut dibentangkan dengan penderitaan para korban bencana di berbagai daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang menurutnya belum ditangani secara serius oleh negara.

Ia menilai penanganan bencana berjalan tanpa koordinasi yang jelas, minim instruksi terpadu dari pemerintah pusat, serta diwarnai pernyataan pejabat publik yang justru melukai perasaan korban.

“Begitu banyak ucapan pejabat yang menyepelekan sejak awal. Hingga hari ini juga tidak ada kejelasan soal bencana nasional. Bahkan bantuan dari berbagai pihak ditutup, relawan dicibir, negara lain yang mau membantu dihalang-halangi,” katanya.

Isnur mengkritik Presiden Prabowo yang dinilainya belum mendengarkan suara rakyat dan mengabaikan data serta peringatan lembaga-lembaga terkait. Ia menyinggung pernyataan sejumlah menteri yang dianggap keliru namun dibiarkan berulang kali.

“Prabowo harus sadar bahwa apa yang disampaikan orang-orang di sekitarnya banyak yang keliru dan dibiarkan berulang-ulang. Menteri, misalnya Bahlil, menyampaikan listrik nyala, itu bohong dan dibiarkan. BMKG sudah memberi peringatan kuat, tapi diabaikan,” ujarnya.

Isnur mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kritik dan solidaritas, baik melalui media sosial maupun aksi-aksi terbuka, agar suara korban bencana dan masyarakat terdampak tidak diabaikan.

“Kita naikkan suara kita, perhatian kita untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sedang mengalami bencana yang sangat berat, juga untuk wilayah-wilayah lain yang dilanda bencana,” pungkasnya.