Pemerintah Harus Hentikan Film “Fitna” Sebelum Umat Islam Marah
NU Online Ā· Selasa, 1 April 2008 | 23:23 WIB
Pemerintah yang merupakan pihak paling berwenang harus segera menghentikan peredaran film āFitnaā sebelum umat Islam benar-benar marah. Pasalnya, film karya Anggota Parlemen Belanda Geert Wilders itu cukup jelas bermaksud menghina Islam.
Demikian dikatakan Ketua Pengurus Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) KH Nuril Huda di Kantor Pengurus Besar NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (1/4) kemarin.<>
Menurut dia, pemutaran film itu justru bisa memunculkan kebencian terhadap Islam dan memancing kemarahan yang lebih luas. "Jika dibiarkan, orang Islam bisa marah. Dan, kemarahan itu bisa terjadi di mana-mana," ujarnya.
Ia berpendapat, dibuatnya film yang disebut-sebut anti-Al-Quran itu telah jelas melanggar prinsip kebebasan, terutama kebebasan beragama, meski Geert berdalih bahwa film besutannya berdasarkan kebebasan berekspresi.
āSetiap kebebasan ada batasnya. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Tapi, kebebasan itu ada batasnya," ungkap Kiai Nuril, begitu panggilan akrabnya.
Ia menambahkan, di balik kebebasan, masih ada hak orang lain untuk dilindungi. Dalam konteks film āFitnaā, ada hak dan kepentingan umat Islam yang harus dilindungi.
Selain itu, lanjutnya, film itu dapat mengganggu upaya membangun sikap saling menghargai dan menghormati antar-umat beragama. "Tidak boleh mendeskreditkan Islam, agama dan kepercayaan lain melalui bentuk apa pun," pungkasnya.
Meski demikian, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang tak sejalan agar menyikapi hal itu dengan bijak dan tidak menggunakan kekerasan. "Mari kita sikapi dengan cerdas. Film itu jangan sampai kita respon melalui cara yang destruktif," katanya. (rif/amh)
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui KurbanĀ
3
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
4
Khutbah Jumat: Meraih Pertolongan Allah dengan Membantu Sesama
5
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
6
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
Terkini
Lihat Semua