Ahmad Suaedy: Pesantren Harus Diperkuat karena Wujud Etika Publik Berbasis Islam

Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Ahmad Suaedy mengingatkan agar ranah pesantren harus semakin kuat menjelang satu abad Nahdlatul Ulama. Tersingkirnya ranah pesantren dari elite politik yang tengah memegang kekuasaan, kata dia, juga berarti tersingkirnya etika publik yang berbasis Islam.

 

Ahmad Suady memberikan gambaran sejarah akan fenomena tersebut yang terjadi pada masa Pangeran Diponegoro.

"Jadi waktu itu di istana atau keraton terbangunlah etika Islam, tapi kemudian digorok oleh penjajah, dan yang kemudian muncul Pangeran Diponegoro, kemudian ditangkap itu. Jadi sekarang kita sedang menderita itu tertindasnya etika publik yang berbasis pada Islam Nusantara," ujarnya pada tayangan Road to Muktamar Ke-34 NU Seri 12: Kemandirian, Negara, dan Masyarakat diakses Sabtu (25/12/2021).

 

Ia menceritakan bahwa dulu ketika upacara pemakaman raja tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi dananya diambil dari pribadi harta raja, tidak diambil dari harta kerajaan. 

 

"Jadi beda antara harta raja, dan kerajaan, harta raja atau sultan itu adalah harta pribadi. Sedangkan harta kerajaan adalah milik masyarakat. Dan kemudian setiap pembagian waris itu yang diwariskan kepada anaknya itu harta milik sultan, bukan harta kesultanan," jelasnya.

 

Berbeda halnya dengan era sekarang ketika para jenderal, menteri, presiden meninggal itu dimakamkan dengan biaya negara. Menurutnya hal tersebut meninggalkan etika dari Islam Nusantara.

 

"Pangeran Diponegoro itu ketika mau mengumpulkan dana untuk perlawanan waktu itu punya niat untuk diberikan kepada Sentot Alibasyah selaku komandan Perang tetapi kemudian dia batalkan dia bilang senjata dan uang tidak bisa menjadi satu. Jadi senjata harus dipegang oleh angkatan perang, maka uang harus diberikan kepada orang lain, kepada sipil," jelasnya.

 

Menurutnya yang terjadi di Indonesia saat ini tidak seperti itu, dan masih banyak hal-hal seperti itu yang harus kita gali dan ditegakkan, dan itu ada di Pesantren dan NU. "Nah saya kira memang perlu melakukan perubahan struktural, menurut saya perlu merumuskan kembali civil society yang mengabdi kepada masyarakat. Nah caranya adalah mendorong agar DPR dan MPR memperhitungkan kembali spending APBN bahwa spending itu harus lebih berpihak untuk rakyat," tegasnya.

 

Waspada regresi demokrasi

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Suady mengungkapkan bahwa Indonesia bisa dibilang sedang terjadi apa yang disebut sebagai regresi demokrasi, yaitu demokrasi jalan mundur bukan ke depan.

 

"Justru makin mundur karena di antaranya tidak ada check balances antara masyarakat dan negara, antara masyarakat dan penguasa. Partai-partai yang ada itu menjadi terakumulasi, partai besar menjadi satu justru untuk menindas gitu, mereka memanipulasi, membangun oligarki, dan hegemoni elit," katanya.

 

Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa oligarki dan hegemoni bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam ekonomi. Terutama dalam kebijakan APBN itu lebih banyak membela kelas menengah "Di DPR, MPR itu jadinya luar biasa, para eselson, dan lain sebagainya (yang dibela). Sementara rakyat banyak yang miskin, dan bahkan sangat miskin semenjak Covid-19 itu," ungkapnya.

Ia menyinggung pernyataan narasumber sebelumnya, bahwa NU sendiri dipersepsikan sebagai, dan kenyataannya adalah, kelompok sosial keagamaan yang sebagian besar umatnya tidak mendapatkan keadilan yang cukup. "Atau bahkan tadi disebut oleh Pak Junaedi sebagai kelas menengah bawah," katanya.

Menurutnya penyebab hal tersebut dari sisi historis ketika NU menjadi partai politik tidak ada satu pun lulusan S1 yang dipunyai oleh NU. Misalnya ketika menjadi partai tahun 52, dan pemilu pada 55 itu di dalam NU elit NU itu tidak ada satu pun sarjana.

"Nah ini ada sebab strukturalnya maka dengan menganalisis ini akar-akar historis atau akar-akar struktural mungkin kita bisa mencari semacam jalan keluar lain yah, atau solusi itu. Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi kultural dan struktural kalau gitu. Tapi, mungkin lebih bermanfaat kalau kita lihat secara struktural," jelasnya.

Ia menjelaskan sebenarnya NU sudah terlibat dalam politik itu sejak kemerdekaan NU bergabung dengan Partai Masyumi, kemudian menjadi partai sendiri, tahun 73 menjadi bagian dari PPP. 

"Mengapa NU tidak bisa segera keluar dari kesenjangan, ini masalah yang sangat besar, dan menurut saya akarnya ada pada Kolonialisme yaitu penindasan oleh sekularisasi yang dilakukan oleh kolonial," kata Suaedy dalam seminar web yang diadakan oleh NU Online bekerja sama dengan Fakultas Islam Nusantara Unusia.

 

Kontributor: Malik Ibnu Zaman
Editor: Kendi Setiawan