DPR Desak Pemerintah Moratorium Penambahan Dapur MBG

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah menghentikan sementara (moratorium) penambahan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai seluruh persoalan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) benar-benar terselesaikan.

Data yang masuk ke DPR menunjukkan, dari 8.500 dapur MBG yang sudah beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS. Kondisi ini dinilai Charles sangat mengkhawatirkan karena berpotensi mengabaikan aspek keamanan pangan.

"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," kata Charles melalui keterangan yang diterima NU Online, Kamis (25/9/2026).

Ia menekankan bahwa dapur yang belum memiliki SLHS seharusnya tidak diperbolehkan melayani masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan harus turun tangan mempercepat penerbitan sertifikat tersebut agar standar keamanan pangan dapat dijamin.

"Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," tuturnya.

Charles juga menyoroti kasus keracunan yang sebelumnya menimpa peserta program MBG di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa program ini harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar mengejar target jumlah dapur yang berdiri.

"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," kata Legislator Fraksi PDIP itu.

Lebih lanjut, Charles menilai MBG adalah program yang strategis karena bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, ia menegaskan, tanpa standar kebersihan yang ketat, program tersebut justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” ungkapnya.

Ia juga mendesak pemerintah memperketat pengawasan. Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas pencapaian target angka semata.

"Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," tutur Charles.