DPR Kritik Kinerja BMKG soal Peringatan Dini yang Belum Konsisten

Jakarta, NU Online

Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi sorotan Komisi V DPR RI, terutama terkait kecepatan penyampaian informasi cuaca ekstrem yang dinilai belum konsisten di lapangan.

Anggota Komisi V DPR RI Haryanto mengkritik kinerja BMKG karena keterlambatan informasi peringatan dini berpotensi memperlambat langkah mitigasi di banyak daerah.

Haryanto mengingatkan bahwa frekuensi cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir meningkat dan berdampak pada banyak wilayah.

“Yang kaitannya dengan BMKG, bahwa akhir-akhir ini memang cuaca ekstrem. Banyak kejadian-kejadian bencana alam yang tidak terduga, itu di beberapa daerah, baik di luar Jawa, di Jawa Tengah, maupun di daerah-daerah di Jawa Barat dan lain-lain,” ujarnya dalam rapat kerja bersama BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Haryanto, berbagai kendala teknis maupun manajerial masih membuat informasi cuaca tidak tersampaikan secara cepat kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ia menekankan bahwa faktor-faktor ini harus segera dibenahi agar peringatan dini benar-benar dapat berfungsi mencegah jatuhnya korban.

“Nampaknya informasi itu agak terlambat, kalau menurut kami karena berbagai faktor,” katanya.

Salah satu aspek yang ia anggap belum optimal adalah program Sekolah Lapang platform edukasi publik terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Haryanto menilai program ini strategis, tetapi pesertanya masih terlalu terbatas dan tidak mencakup wilayah paling rawan bencana.

“Tadi sudah disinggung teman-teman, Sekolah Lapang ini banyak mempunyai fungsi membantu, membantu,” ucapnya.

“Sehingga kalau misalnya cakupannya itu tidak meluas, volumenya itu hanya terbatas, itu tidak bisa memberikan informasi yang khususnya kepada BMKG. Tidak hanya mengandalkan institusi yang ada,” lanjutnya.

Ia mendesak BMKG memperbesar cakupan program tersebut, baik dari sisi wilayah maupun jumlah peserta, agar pemahaman masyarakat tentang risiko cuaca ekstrem dapat diperkuat.

“Kalau punya bekal Sekolah Lapang ini diperluas, kemudian volumenya juga ditambah, itu lain,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memastikan bahwa lembaganya terus memperbaiki kualitas layanan dan memperluas jangkauan edukasi publik.

Ia menyampaikan bahwa program Sekolah Lapang pada 2025 dirancang untuk menjangkau lebih banyak daerah.

“Untuk Sekolah Lapang, untuk tahun 2025 total peserta adalah 4.419 orang yang dilaksanakan di 25 provinsi,” ujar Faisal.

Program itu kini mencakup Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempa, dan Sekolah Lapang Cuaca untuk nelayan. Faisal juga membeberkan capaian kinerja BMKG berdasarkan data E-Kinerja hingga September 2025.

Ia menjelaskan bahwa tingkat akurasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika meningkat signifikan dan telah melampaui target.

“Capaian ini menunjukkan keandalan sistem pengamatan dan peningkatan kapasitas analisis di seluruh satuan kerja BMKG,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan BMKG mencapai 99,73 persen pada triwulan III 2025. Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil dari modernisasi peralatan observasi dan penguatan SDM kebencanaan.

Infrastruktur pemantauan BMKG kini terpusat di Jakarta dan didukung pusat komando cadangan di Bali untuk memastikan layanan 24 jam.

Faisal juga menyoroti bahwa literasi iklim masyarakat meningkat setelah program edukasi diperluas.

“Pemahaman masyarakat terhadap informasi BMKG kini mencapai 107 persen dari target, ini bukti bahwa edukasi langsung memberi dampak,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas komunikasi publik menjadi prioritas BMKG ke depan.

“Layanan cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi fokus utama BMKG ke depan,” pungkasnya.