Gotong Royong NU Bantu Pulihkan Aceh Setelah Diterjang Banjir Bandang

Aceh, NU Online

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Langsa bekerja sama dengan LAZISNU PWNU Jawa Timur menyediakan layanan air bersih berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang di 20 titik. Program ini berawal dari inisiatif tanggap darurat PCNU Langsa yang lebih dulu menyalurkan air bersih ke lima titik pengungsian.

Ketua PCNU Kota Langsa Tgk T Wildan mengatakan kebutuhan air bersih di lokasi bencana tidak bisa bersifat sementara, melainkan harus dikelola secara berkelanjutan.

“Kami bergerak cepat dengan sumber daya yang ada. Namun di lapangan kami melihat bahwa kebutuhan air bersih ini harus dijawab dengan sistem yang berkelanjutan,” ujar Wildan, Senin (12/1/2026).

Gagasan tersebut mendapat respons dari LAZISNU PWNU Jawa Timur. Ketua LAZISNU Jatim H A Afif Amrullah bersama Sekretaris Moch Rofi’i Boenawi memperkuat program dengan menambah 15 unit tangki air berkapasitas 1.200 liter, sehingga total titik distribusi menjadi 20 lokasi. 

LAZISNU Jatim juga menyumbangkan satu unit mobil tangki untuk menunjang pengisian rutin. “Mobil tangki ini menjadi tulang punggung operasional. Tanpa itu, distribusi air akan sangat terbatas,” kata Wildan.

Ia menambahkan, seluruh program ini bersumber dari donasi warga NU Jawa Timur yang dihimpun melalui LAZISNU dan dikelola secara kolaboratif dengan PCNU Langsa sebagai pelaksana lapangan. Pengisian ulang dilakukan setiap pekan agar warga tidak lagi bergantung pada distribusi darurat.

PCNU Magelang di Pidie Jaya

Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, PCNU Magelang bersama relawan PCNU Pidie Jaya melakukan aksi kemanusiaan berupa pembersihan dayah, madrasah, serta lembaga pendidikan dan keagamaan lainnya yang terdampak banjir bandang, Selasa (13/1/2026).

Koordinator Lapangan Bantuan Musibah PCNU Pidie Jaya, Tgk Zahari mengatakan banyak lembaga pendidikan Islam belum dapat difungsikan secara normal akibat lumpur dan kerusakan sarana belajar.

“Dayah dan madrasah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga pusat pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat. Jika ini lumpuh, dampaknya akan sangat panjang,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kehadiran relawan PCNU Magelang yang datang langsung membantu pemulihan.Sementara itu, Koordinator Relawan PCNU Magelang, Gus Mardan, menegaskan bahwa pihaknya datang dengan semangat pengabdian dan gotong royong.

“Kami datang bukan hanya membawa tenaga, tetapi juga membawa pesan bahwa saudara-saudara kami di Aceh tidak sendiri. Ini adalah bagian dari khidmat NU untuk kemanusiaan,” katanya.

Menurutnya, relawan telah dipersiapkan untuk pembersihan lumpur, perbaikan ringan, dan penataan kembali ruang belajar agar santri bisa segera kembali beraktivitas.

Ansor Bireuen dorong pemulihan bermartabat

Di wilayah lain, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bireuen mendorong agar proses pemulihan pascabencana banjir dilakukan secara bermartabat, adil, dan berpihak pada korban. Hal ini disampaikan Ketua PC GP Ansor Bireuen Khaidir menanggapi kebijakan pemerintah daerah dalam menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak banjir.

“Bencana bukan hanya merobohkan rumah, tapi juga mengguncang martabat manusia. Bantuan seperti DTH ini bukan sekadar uang, melainkan bentuk kehadiran negara yang mengakui dan melindungi warganya,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh semata-mata diukur dari berdirinya kembali bangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya rasa aman, harga diri, dan harapan masyarakat.

“Korban harus diposisikan sebagai subjek, bukan sekadar objek bantuan. Aspirasi mereka untuk langsung dibangunkan hunian tetap adalah pilihan rasional yang patut dihormati,” tegasnya.

Ia menekankan, yang terpenting adalah proses tersebut berjalan transparan, adil, dan tidak berlarut-larut. Ansor Bireuen, kata dia, siap terlibat aktif dalam pendampingan sosial dan kemanusiaan, mulai dari distribusi bantuan hingga pemulihan psikososial.

“Pemulihan itu bukan hanya soal rumah, tapi juga tentang mental, kepercayaan diri, dan keberanian warga untuk kembali menata hidup,” tambahnya. 

Khaidir juga mengingatkan semua pihak agar tidak memanfaatkan penderitaan korban sebagai komoditas politik atau panggung pencitraan.

“Kita harus menjaga suasana tetap kondusif. Jangan jadikan duka warga sebagai alat polemik. Mereka butuh solusi, bukan kegaduhan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan kepada korban banjir sejak Desember 2025. Bantuan ini diberikan sebagai solusi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) rampung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Hanafiah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak membangun hunian sementara (huntara) bukanlah penolakan pemerintah daerah, melainkan merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.

“Bukan Bupati yang menolak huntara. Itu permintaan masyarakat sendiri. Mereka ingin langsung dibangunkan rumah permanen di atas tanah milik mereka. Karena itu, Bupati Mukhlis terus memperjuangkan agar segera dibangun huntap,” ujarnya.

Ia menyebutkan, aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga saat pertemuan dengan Kepala BNPB, Kalak BPBD, dan Dinas Perkim di sejumlah titik pengungsian. Pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti dengan mengusulkan data penerima DTH ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, data korban yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan sudah final dan telah kami usulkan,” katanya.

Namun, Hanafiah menyayangkan munculnya pernyataan sejumlah pihak yang dinilai justru memperkeruh suasana.

“Korban banjir tidak butuh kegaduhan. Mereka butuh kerja nyata. Semua pihak seharusnya membantu, bukan membingungkan masyarakat dengan pernyataan yang tidak berdasar,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain persoalan hunian, dampak ekonomi warga juga menjadi perhatian serius. Saat ini BPBD bersama Dinas Perkim tengah menyiapkan alas hak kepemilikan tanah sebagai dasar pembangunan rumah bagi para penyintas.

Sejumlah warga penerima DTH mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Meski nilainya terbatas, DTH dinilai mampu meringankan beban hidup di tengah situasi darurat

“Setidaknya kami bisa menyewa tempat tinggal sementara sambil menunggu rumah dibangun. Ini sangat membantu,” ujar seorang warga.

Pemerintah Kabupaten Bireuen memastikan penyaluran DTH akan dilakukan secara bertahap sesuai data yang telah diverifikasi. Pemkab juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial, untuk mempercepat pemulihan.

Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, diharapkan para korban banjir tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga bangkit secara sosial dan psikologis. Pemulihan yang bermartabat menjadi kunci agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan harapan baru.