Hadiri Aksi Kamisan Ke-885, Savic Ali Tegaskan Soeharto Tak Layak Dikenang sebagai Pahlawan

Jakarta, NU Online

Aktivis Reformasi 1998 Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) menghadiri Aksi Kamisan Ke-885 bertajuk Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Soeharto tidak layak dikenang sebagai pahlawan. Sebab rezim Orde Baru telah meminggirkan banyak sekali kelompok, termasuk salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).

Pandangan ini disampaikannya sebagai bagian dari penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Savic Ali menuturkan bahwa pada Pemilu 1971, banyak kiai NU mengalami intimidasi dari aparat militer yang menjadi alat kekuasaan Orde Baru.

Ia juga menyebut, sejarah dan kesaksian para kiai menunjukkan bahwa Orde Baru memperlakukan NU secara tidak adil dan menyingkirkannya dari ruang politik nasional.

“Siapa pun yang membaca sejarah atau mendengar cerita dari para kiai pasti tahu bagaimana perlakuan Orde Baru terhadap NU pada Pemilu 1971 dan masa-masa setelahnya. Selama 32 tahun, NU dipinggirkan oleh kekuasaan,” ujar Ketua PBNU itu, kepada NU Online di lokasi aksi. 

Ia menambahkan bahwa meskipun NU merupakan partai terbesar kedua setelah Golkar pada Pemilu 1971, aspirasi dan kepentingan warga NU sama sekali tidak diakomodasi.

“Artinya, kita tahu dari sejarah bahwa Soeharto justru menjadi penghambat kemajuan. Ia menghambat kemajuan banyak kelompok, termasuk NU,” tegasnya.

Savic menilai Soeharto tidak layak disebut Pahlawan Nasional karena dua alasan utama yakni kekerasan terhadap rakyat dan kekayaan yang tidak wajar selama berkuasa.

“Saya tidak setuju jika Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan. Selama berkuasa, ia menggunakan pendekatan tangan besi terhadap rakyatnya sendiri dan menjadi salah satu presiden paling kaya di dunia,” kata Savic.

Ia mengingatkan bahwa kekuasaan Orde Baru telah menimbulkan banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat hingga akhirnya rakyat menuntut Soeharto turun pada tahun 1998 setelah 32 tahun berkuasa.

“Kalau sejarah kekuasaan seperti itu dinobatkan sebagai pahlawan, bagaimana dengan kebijakan politik, kemanusiaan, dan ekonomi yang dijalankannya?” ujarnya.

Menanggapi klaim Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa Soeharto tidak melakukan genosida, Savic menyebut hal tersebut bisa diperdebatkan. Namun, ia menegaskan bahwa sejarah mencatat banyak kekerasan sejak awal kekuasaan Orde Baru.

“Siapa pun yang membaca sejarah tahu bagaimana sejak Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, peristiwa 1965 telah memakan banyak korban yang bahkan tidak tahu apa-apa,” jelasnya.

Savic juga mengaitkan munculnya kembali usulan gelar pahlawan untuk Soeharto dengan menguatnya pilar-pilar Orde Baru dalam pemerintahan saat ini, yang ia sebut sebagai Orde Baru yang paling baru.

“Sejak Prabowo jadi presiden, militer kembali menguat, dan Golkar juga menjadi partai besar. Dua pilar utama Orde Baru, ABRI dan Golkar, kini bangkit lagi. Jadi, ketika Soeharto figur penting di keduanya diusulkan menjadi pahlawan, itu tidak mengherankan,” terangnya.

Ia mengakui bahwa sejarah sering kali ditulis oleh pihak yang menang, dan bahwa kekuatan politik yang mewarisi Orde Baru kini tengah mendominasi. Namun, ia menegaskan pentingnya bagi generasi muda untuk terus belajar sejarah dan bersikap kritis.

“Untuk melawan hegemoni itu, kita harus bersuara. Saya kira pernyataan menolak sudah dikemukakan oleh banyak sekali pihak dan masyarakat muda seperti hari ini,” pungkasnya.