Harmony Award 2025 Resmi Dibuka, Kemenag: Indonesia Layak Disebut Laboratorium Kerukunan Umat Beragama

Jakarta, NU Online

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kementerian Agama resmi menggelar Kick Off Harmony Award 2025 yang diikuti pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri perwakilan dari 512 kabupaten/kota serta 38 provinsi, Selasa (23/9/2025).

Kepala PKUB M Adib Abdushomad dalam laporannya menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan bagi pemerintah daerah dan tokoh agama dari FKUB yang konsisten merawat kerukunan.

“Kami berharap penguatan upaya merawat kerukunan dapat semakin maksimal, khususnya di daerah-daerah yang sangat membutuhkan perhatian. Apresiasi ini diberikan kepada para pemuka agama maupun kepala daerah yang telah bekerja keras menjaga kedamaian di wilayahnya,” ujar Adib.

Ia menambahkan, rangkaian penilaian Harmony Award 2025 akan berlangsung hingga Desember mendatang. Daerah-daerah yang dinilai berhasil menjaga kerukunan akan diumumkan pada akhir tahun sebagai penerima penghargaan.

“Rangkaian penilaian kurang lebih dua bulan, November dan Desember. Pekan pertama Desember sudah bisa diumumkan. Nah, yang mendapat apresiasi akan diundang ke Jakarta dalam acara Harmony Award 2025,” jelas Adib.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Prof Warsito menekankan pentingnya toleransi dalam pembangunan. Menurutnya, keberagaman Indonesia yang meliputi agama, budaya, suku, dan bahasa menjadi tantangan sekaligus kekuatan besar.

“Kerukunan umat beragama adalah fondasi pembangunan. Toleransi, kerja sama, dan kesetaraan harus menjadi nilai utama agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar Bachrudin mengingatkan pentingnya optimalisasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah dalam menjaga persatuan.

Ia juga menyinggung Indeks Kerukunan Indonesia yang kini tengah dikembangkan sebagai instrumen pengukuran tingkat kerukunan masyarakat di berbagai daerah.

“Indeks ini bukan untuk dipertandingkan, melainkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis menjaga kerukunan,” ujarnya.

Laboratorium kerukunan umat beragama

Acara dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menyebut bahwa Indonesia merupakan laboratorium kerukunan umat beragama yang tidak ada tandingannya di dunia. Meski bukan negara agama, tapi Indonesia merupakan negara yang sangat agamis. Karena itu, peran agama menjadi fundamental dan sentral dalam menjaga kerukunan dan keragaman bangsa.

“Indonesia menurut saya layak disebut laboratorium kerukunan umat beragama. Agama memainkan peran sangat penting dalam merawat keutuhan bangsa. Kalau mau belajar bagaimana Islam dipraktikkan secara damai, datanglah ke Indonesia,” tegasnya.

Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini juga menyinggung pengalamannya mengikuti forum internasional di Brasil bersama negara-negara BRICS. Dalam forum itu, Indonesia dinilai sebagai negara dengan stabilitas sosial politik yang relatif baik berkat peran tokoh agama dan ormas keagamaan.

“Kita patut bersyukur memiliki struktur sosial yang kokoh, ada NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi keagamaan lain yang berideologi kebangsaan kuat. Mereka bersama pemerintah menjadi penopang utama kerukunan nasional,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan trilogi kerukunan: kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tiga dimensi ini dinilai berhasil dijalankan di Indonesia.

“Hubungan antaragama, maupun hubungan antara agama dengan negara di Indonesia relatif sangat baik dibanding banyak negara lain. Inilah yang harus terus kita jaga bersama,” tambahnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) tahun 2024-2029 ini mengingatkan bahwa tantangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan derasnya arus media sosial berpotensi mengganggu kerukunan bila tidak dikelola dengan baik.

“Namun saya optimistis dengan modal sosial, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat sipil, Indonesia dapat terus menjaga persatuan,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Kamaruddin menegaskan bahwa kontribusi masyarakat sangat besar dalam menopang pembangunan bangsa. Partisipasi publik di bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan di Indonesia dinilainya termasuk yang terbaik di dunia.

“Agama di Indonesia bukan hanya dipelajari, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan yang kita nikmati hari ini adalah hasil kerja sama pemerintah, ormas keagamaan, dan seluruh masyarakat,” jelasnya.

Pria asal Makassar Sulsel ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga harmoni.

"Indonesia bukan hanya negara dengan umat Muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, juga negara yang paling ahli dalam merawat kerukunan. Ini adalah kebanggaan sekaligus amanah yang harus kita rawat bersama,” pungkasnya.