Humor Medium Kritik Sosial-Politik yang Lumrah, Pemerintah Diminta Tidak Anti-Kritik

Jakarta, NU Online

Komika Pandji Pragiwaksono menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah melalui pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea. Materi tersebut menuai beragam respons, termasuk dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan pemuda organisasi kemasyarakatan dan menilai pertunjukan itu memicu kegaduhan.

Menanggapi polemik tersebut, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai bahwa humor merupakan medium kritik sosial yang lumrah digunakan warga sipil dalam kehidupan demokrasi.

“Menurut saya, komedi semacam itu hal yang lumrah. Bahkan semestinya humor dapat dijadikan media kritik sosial untuk menjaga keseimbangan dalam proses kekuasaan,” ujar Arie kepada NU Online, Jumat (9/1/2026).

Arie menegaskan, tradisi humor justru dapat mendorong kematangan berpikir masyarakat dalam menyikapi kondisi pemerintahan.

“Jika dicerna dengan pikiran sehat, kritik sosial yang dikemas dalam humor lebih mudah dipahami masyarakat. Pemerintah bisa membaca keresahan warga, lalu melakukan evaluasi agar sistem berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Secara sosiologis, Arie menilai pertunjukan Mens Rea tidak mengandung niat jahat, melainkan menjadi ruang refleksi bagi para pemangku kebijakan.

“Ketika fakta sosial disampaikan melalui humor sebagai kritik, itu seharusnya menjadi tantangan bagi pemegang kekuasaan untuk berbenah jika memang benar adanya, bukan justru merespons secara represif,” katanya.

Menurutnya, ketegangan sosial yang muncul justru berpotensi memunculkan persepsi bahwa pemerintah anti-kritik.

“Jika kita melihat sejarah Indonesia, pencekalan dan pembatasan kebebasan berpendapat adalah catatan kelam. Hal itu seharusnya tidak terulang. Cara negara merespons kritik akan menjadi penilaian publik terhadap kematangan demokrasi kita,” jelas Arie.

Ia menambahkan, respons negara terhadap kritik publik menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di Indonesia. “Masih banyak praktik oligarki, korupsi, dan diskriminasi. Kritik melalui humor dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga sipil dan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan,” terangnya.

Arie menegaskan, pembungkaman ekspresi kritik justru berpotensi memperkeruh iklim demokrasi. “Kalau kritik lewat humor, puisi, atau seni justru dibungkam, apa bedanya dengan praktik pemerintahan otoriter di masa lalu,” tegasnya.

Meski demikian, ia optimistis pembatasan ruang publik justru dapat memicu kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga demokrasi. “Saya yakin, dari peristiwa seperti ini akan tumbuh kesadaran bersama untuk terus merawat demokrasi agar tetap sehat,” pungkasnya.

Cermin Masalah Penegakan Hukum

Senada, Sosiolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Naeni Amanulloh menilai Mens Rea Pandji sebagai hiburan sekaligus kritik sosial-politik yang merefleksikan persoalan penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, tayangan tersebut menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai belum sepenuhnya membaik serta relasi kuasa negara dan warga negara yang masih timpang.

“Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi problem. Hukum terlalu sering diperlakukan sebagai produk politik sehingga mudah diubah-ubah sesuai kepentingan,” ujar Naeni kepada NU Online.

Ia juga menyinggung istilah no viral no justice yang muncul dalam materi tersebut sebagai gambaran kondisi keadilan yang baru direspons setelah mendapat sorotan publik.

“Politik mediatik membuat substansi kritik sering terabaikan. Yang ditangkap justru aspek performatifnya, bukan pesan sosialnya,” jelasnya.

Naeni menegaskan, kritik melalui humor seharusnya dibaca negara sebagai sarana refleksi. “Kritik adalah medium bercermin. Kritik bisa keras dan pedas, tetapi negara adalah lembaga impersonal yang seharusnya mampu merespons secara dewasa,” katanya.

Menurutnya, humor membuat kritik lebih membumi dan mendorong keterlibatan publik. “Dalam percakapan sehari-hari, humor memungkinkan masyarakat berani menyuarakan kritik. Dari situ muncul engagement sosial,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa relasi antara seniman, masyarakat sipil, dan kekuasaan selalu beragam. “Sejak dulu selalu ada seniman yang dekat dengan rezim, dan itu bukan hal baru,” katanya.

Karena itu, Naeni menegaskan bahwa negara seharusnya merespons kritik secara adil, apa pun medium yang digunakan. “Entah melalui humor, petisi, unjuk rasa, nyanyian, atau cara lain, kritik harus diterima dan ditanggapi substansinya,” pungkasnya.