Infrastruktur dan Pertambangan Harus Jadi Evaluasi Pemerintah Atasi Banjir di Kalsel

Jakarta, NU Online
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Selatan Teddy Suryana mendesak pemerintah harus bisa melakukan evaluasi pascabencana, terutama soal infrastruktur. Sebab banyak rumah warga yang hanyut akibat diterjang banjir dan akses Trans-Kalimantan di Mataraman, Kabupaten Banjar hingga kini masih terputus. 

 

"Kalau persoalan logistik, masyarakat sudah berpikir jauh dan bergerak lebih cepat dari pemerintah," kata Teddy saat dihubungi NU Online melalui sambungan telepon, pada Senin (18/1). 

 

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kerja-kerja yang dilakukan perusahaan tambang. Pengevaluasian itu dilakukan untuk mengecek dan mengetahui seperti apa perusahaan tambang itu mengolah lubang yang sudah ditambang. 

 

"Itu kan harus mereka cek semua. Mungkin ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Kemudian kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan persoalan-persoalan ke hulu dan ke hilir seperti perbaikan drainase dan normalisasi sungai," terang Teddy.

 

Lebih lanjut ia membeberkan, penyebab potensi banjir bandang yang melanda Kalsel adalah dari Gunung Maratus yang merupakan pasak di Pulau Kalimantan. Jika kerusakan hutan di sana tidak diantisipasi sedini mungkin maka banjir di sana akan terus berulang.

 

Teddy mengaku pernah berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat yang sudah berusia 80 tahun. Dikatakan bahwa sepanjang hidupnya tidak pernah terjadi banjir di Pulau Kalimantan. Dengan kata lain, banjir 2021 adalah kali pertama terjadi di sana. 

 

"Ini baru pertama. Sebelumnya tidak pernah terjadi banjir bandang yang seganas ini di hulu sungai. Jadi persoalan Gunung Maratus dan pertambangan ini harus menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi banjir di Kalsel ini. Terutama pemerintah harus melakukan tindakan tegas kepada para penambang liar," ujar Teddy.

 

Pertambangan itu membuat banjir membawa lumpur yang sangat tebal, sehingga air yang menerjang perkampungan berwarna coklat sangat keruh. Oleh karena lumpur yang dibawa maka sungai menjadi dangkal.

 

"Kalau sungai dangkal, maka debit air menjadi besar dan sungai tidak bisa menampung. (Sehingga) meluap semua. Karena kan tahu sendiri lah, bagaimana eksploitasi tambang di Kalimantan," ungkapnya.

 

Sekali lagi ia berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian di semua lini dan melakukan evaluasi pascabencana. Dalam waktu cepat, Teddy mendesak, agar Kementerian PUPR segera menormalisasi akses-akses yang putus. 

 

"Kami di Hulu Sungai ini tidak bisa ke Banjarmasin karena terjebak. Untuk bisa ke Banjarmasin kami lewat jalan alternatif di jalur pertambangan. Tapi lewat jalan tambang kapasitasnya juga harus dibatasi karena mengganggu aktivitas lintasan mobil tambang," jelas Teddy. 

 

Namun, menurutnya, untuk yang keadaan darurat dikasih ruang di sana. "Di KM 71, di daerah Kabupaten Tapin, misalnya, itu ada (jalan). Tapi ini karena terlalu overload, jadi jalan tambang itu tidak selancar sebagaimana jalan raya pada umumnya," sambungnya.

 

Instruksi presiden 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memberikan instruksi kepada Menteri PUPR untuk menangani kerusakan sejumlah sarana penghubung yang rusak akibat bencana banjir di Kalsel. Salah satunya adalah akses jalan di Jembatan Mataraman. Rusaknya jembatan itu menyebabkan akses jalan nasional di Kalimantan Selatan menjadi terputus.

 

"Saya ingin memastikan ke lapangan, yang pertama mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi. Ada beberapa jembatan yang runtuh, seperti kita lihat di belakang ini. Tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu," ujar Presiden saat meninjau Jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Senin (18/1) sore, dikutipsitus resmi Presiden RI.

 

Sementara yang berkaitan dengan evakuasi warga terdampak, Jokowi mendapati proses evakuasi telah tertangani dengan baik. Ia juga menitikberatkan pada ketersediaan logistik dan kebutuhan lain bagi para pengungsi yang berada di pengungsian.

 

"Ini yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian. Kekurangan-kekurangan yang ada nanti bisa dibantu dari pemerintah pusat selain dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota," tutur Jokowi.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan