Isi MoU PBNU-Kementerian PPPA soal Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Lembaga serta Banom NU

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru saja menandatangani Memorendum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPA) saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Komferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2/2025).

Penandatangan ini dilakukan oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Ketua Umun (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Kepada NU Online, Arifa menjelaskan bahwa isi MoU tersebut berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga serta Badan Otonom (Banom) yang ada di PBNU, seperti NU Care-LAZISNU dan Muslimat NU.

"Kita lebih fokus, banyak sih sebenarnya dengan Keluarga Maslahat, kemudian nanti dengan Muslimat NU, dengan LAZISNU bagaimana penguatan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak di tingkat desa," katanya usai menghadiri pembukaan itu.

Sebelumnya, Ketua Umun (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku telah siap untuk melanjutkan agenda konsolidasi yang sebelumnya telah dirancang dari tahapan pertama hingga keempat. Saat ini, katanya, telah masuk fase keempat yaitu melanjutkan agenda.

"Semua telah berhasil telah kita laksanakan dengan baik dan sambil meneruskan berbagai macam agenda yang memang sudah berjalan dengan baik, maka saat ini kita masuk fase keempat yaitu fase gaspol untuk melaksanakan agenda-agenda Nahdlatul Ulama," katanya disambut tepuk tangan para peserta. 

Lebih lanjut, Gus Yahya menerangkan bahwa fase agenda konsolidasi ini telah dijalankan tanpa henti dengan mengerahkan segala daya kekuatan sejak awal kepengurusan. 

"Kita ini mulai dari fase konseptualisasi design-design yang hendak kita kembangkan, fase kampanye untuk membangkitkan semangat baru untuk membangkitkan moral seluruh jajaran kader dan warga Nahdlatul Ulama yang," jelasnya.

Tak hanya bersama Menteri PPPA, Ketum PBNU juga menandatangani MoU dengan dua menteri dan tiga lembaga tinggi negara. 

Pertama, Gus Yahya menandatangani soal Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Wakil Menteri HAM Mugianto.

Kedua, Gus Yahya menandatangani MoU soal pekerja bersama Menteri P2MI, Abdul Kardi Karding. 

Ketiga, penandatanganan MoU soal ketahanan negara yaitu antara Gus Yahya dengan Gubernur Lemhannas, Tb Ace Hasan Syadzili 

Keempat, penandatanganan MoU soal pangan antara Gus Yahya dengan Dirut Perun Bulog Wahyu Suprayono. 

Kelima, penandatanganan MoU soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Gus Yahya dengan Kepada BGN Dadan Hindayana.