Jika Aturan Pengemudi ODOL Digantung Terlalu Lama, Potensi Gejolak Baru Akan Muncul

Jakarta, NU Online

17 September kemarin merupakan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025. Sejalan dengan momen itu Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Federasi Transportasi di bawah naungan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Ika Rostianti menagih soal kejelasan aturan Over Demansion Over Loading (ODOL) yang keputusannya masih menggantung.

Ia mengingatkan, jika kebijakan ODOL digantung terlalu lama, Ika mengkhawatirkan akan terjadi gejolak-gejolak baru yang tidak diperlukan jika peraturan tersebut dibuat dengan mementingkan kesejahteraan rakyat.

"Mudah-mudahan bisa melakukan sesuatu yang lebih real menemui rakyat supaya tidak ada gejolak-gejolak baru. Aku nggak tahu nih tidak ada kabar juga Menhub dan AHY, apakah masih sibuk mengamankan diri dari isu-isu reshuffle, aku tidak tahu," jelas Ika saat dihubungi NU Online pada Rabu (17/9/2025).

Penegasan itu ditujukan Ika terkhusus kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwgandhi.

"Dalam rangka hari perhubungan aku mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemerintah, berpikiran positif mungkin sempat terputus karena Agustus full bulan penuh gejolak. Justru dalam rangka perayaan hari perhubungan ini menagih komitmen pemerintah," kata Ika.

"Harusnya pada Hari Perhubungan ini pemerintah makin kuat komitmennya untuk ini ODOL gimana, mau dibawa kemana karena udah bikin heboh di bulan Juni," jelasnya.

Ika mengungkapkan bahwa saat ini kondisi Indonesia yang sudah relatif stabil pasca-demonstrasi sejak 25 hingga 31 Agustus 2025, Menko IPK AHY dan Menhub Dudy membuka diri untuk mendengarkan secara langsung permintaan rakyat.

"Kondisi Indonesia sudah mulai stabil jadi baik AHY mau pun Pak Menhub sebaiknya melakukan suatu pergerakan ya, karena pidato Presiden Prabowo bahwa kementerian dan lembaga negara harus membuka pintu seluas-luasnya untuk civil society," katanya.

Penanganan soal kebijakan ODOL masih belum dipertegas oleh pemerintah. Terakhir Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarbumusi Irham Ali Saifudin menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas klausul perlindungan hukum bagi para sopir, satu pekan sejak Jumat (8/8/2025). Meski begitu, belum ada tanggapan resmi baik dari DPR RI maupun Sarbumsi.