JPPI Desak Prabowo Hentikan Sementara Program MBG, Utamakan Keselamatan Anak

Jakarta, NU Online

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah terus meningkat akibat menyantap makanan dari program MBG.

“Ribuan anak jadi korban keracunan makanan, sedangkan presiden yang sangat ngotot dengan ide ini bersama BGN. Tapi BGN di level pusat masih kacau balau tata kelolanya, sistemnya. Keselamatan anak harus diutamakan karena satu anak menjadi korban, maka harus kita bela,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji saat dihubungi NU Online pada Sabtu (20/9/2025).

Ia menegaskan bahwa program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh di semua provinsi dengan menghentikan operasinya terlebih dahulu.

“Jadi kami minta pak presiden untuk menghentikan MBG secara sementara, karena ini harus dievaluasi total. Dievaluasi sambil diberhentikan, karena evaluasi itu bisa lama, mereka harus observasi lapangan, dapur. Kalau evaluasi belum selesai tapi korban terus berjatuhan, lalu bagaimana?” ucapnya.

Ubaid juga menyoroti anggaran dana program MBG, yakni sebesar Rp121 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp335 triliun pada 2026. “Ini besar sekali, jangan sampai itu dibuat untuk ngeracunin anak-anak,” katanya.

JPPI mencatat hingga September 2025, sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Keracunan tersebut disebabkan oleh makanan yang basi hingga terkontaminasi dari alat dan penjamah makanan.

“Seakan-akan pak presiden ini kejar target tetapi tidak melihat risikonya, ini sudah terjadi di mana-mana ini kasus keracunan. ini bukan satu tapi sudah ribuan, mau sampai nunggu berapa ribu lagi atau apakah mau nunggu sampai ada nyawa yang melayang?” ujarnya.

Ubaid menyampaikan bahwa banyak anak, orang tua, hingga pihak sekolah mengalami trauma akibat program MBG setelah melihat langsung maupun melalui media sosial kasus keracunan yang terjadi.

“Kalau program ini niatnya, tujuannya, dan manfaatnya baik, ayo kita setop dulu dan kita evaluasi dulu supaya korban keracunan ini tidak tambah banyak bahkan jangan sampai ada korban nyawa,” pungkas Ubaid.