Kaleidoskop 2025: Banjir Sumatra Renggut Ribuan Nyawa

Jakarta, NU Online

Sepanjang 2025 Indonesia menghadapi rentetan bencana. Paling parah, bencana banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

Banjir bandang dan longsor di Sumatra bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan hutan yang sistematis. Hal ini berdasarkan temuan material di lokasi bencana yang diselimuti gelondongan kayu-kayu seperti yang terjadi di salah satu pesantren Ummul Ayman Piddie Jaya, Aceh. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan korban meninggal dunia mencapai 1.135 jiwa sementara itu sebanyak 489.864 jiwa masih mengungsi.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut, kerugian ekonomi akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatra mengakibatkan kerugian ekonomi nasional Rp 68,67 triliun. 

Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 itu merusak fasilitas umum, sekolah,rumah,rumah sakit hingga akses jalan. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  tercatat 157.838 unit rumah rusak, terdiri atas 47.165 unit rusak berat, 33.276 unit rusak sedang, dan 77.397 unit rusak ringan.

Krisis kesehatan membayangi ribuan pengungsi bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 35.975 pengungsi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Berdasarkan data resmi Kemenkes per Selasa (23/12/2025), kasus ISPA terbanyak terjadi di Sumatra Utara dengan 15.682 kasus, disusul Aceh 12.095 kasus, dan Sumatra Barat 8.198 kasus. 

Selain ISPA, penyakit menular lainnya juga mengalami peningkatan signifikan. Di Aceh tercatat 10.022 kasus penyakit kulit dan 1.669 kasus flu. Sementara di Sumatra Utara terdapat 12.693 kasus penyakit kulit dan 2.424 kasus diare.

Adapun di Sumatra Barat tercatat 2.872 kasus penyakit kulit dan 445 kasus diare. Lonjakan tersebut menunjukkan kondisi pengungsian yang belum sepenuhnya aman dari ancaman wabah penyakit.

Bencana yang dinilai tsunami kedua bagi Aceh khususnya tak membuat pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo Subianto menetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini membuat bantuan asing sulit didatangkan ke Sumatra.

Prabowo mengatakan situasi masih terkendali dan dapat ditangani dengan kapasitas nasional yang ada saat ini. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12/2025).

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan dirinya mendapat tawaran dari sejumlah pemimpin negara sahabat yang menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan. Namun, ia menekankan pemerintah Indonesia memilih menangani bencana tersebut secara mandiri.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujarnya.

Di Aceh, masyarakat mengibarkan bendara putih dipasang di sisi rumah hingga jalan menuntut pemerintah yang lamban menangani bencana Sumatra. Video tersebut ramai diunggah diberbagai akun media social.

Sejumlah kalangan juga menyayangkan sikap pemerintah. Ketua Dewan Daerah Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan, pemerintah cenderung lamban dan tidak serius dalam melindungi kawasan hutan di Sumatra. 

Hal itu terlihat dari terus meluasnya perkebunan sawit serta masih bertahannya berbagai konsesi kehutanan dan pertambangan. 

“Perkebunan sawit terus meluas, izin HPH (hak pengusahaan hutan) masih bertahan sejak era Orde Baru, lalu muncul lagi berbagai perluasan perkebunan dengan dalih legalitas. Ini menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak serius melindungi hutan Sumatra,” kata Muhammad kepada NU Online, Selasa (23/12/2025).

NU Peduli terus bergerak 

Tim NU Peduli yang terdiri dari NU CARE Lazisnu, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU),  Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) hingga saat ini terus menyalurkan bantuan bagi penyintas di Aceh, Sumbar dan Sumatra.

Sebanyak 13 posko telah didirikan di wilayah tersebut sebagai respons cepat atas bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Data pendistribusian sementara dari 28 November sampai 19 Desember 2025 menyebutkan jumlah penerima manfaat bantuan mencapai 10.438 jiwa, dengan total dana yang telah disalurkan sebesar Rp1.292.168.700.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan darurat bencana seperti beras, ikan segar, air bersih, minyak goreng, telur, mi instan, perlengkapan sholat, pakaian layak pakai, Kasur, selimut, hingga layanan kesehatan dan dukungan psikososial.

Bantuan spesifik kelompok rentan, seperti perlengkapan perempuan, kebutuhan balita, popok bayi, serta santunan tunai untuk santri.

Di Provinsi Aceh, distribusi bantuan menjangkau wilayah Aceh Singkil, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, hingga Aceh Tamiang. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, bantuan difokuskan di Kota Pematangsiantar, Tapanuli Selatan, dan Padangsidimpuan. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, wilayah terdampak yang menjadi sasaran distribusi meliputi Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Limapuluh Kota.

Sebanyak 484 relawan dari lembaga dan badan otonom (banom) di lingkungan Nahaldtul Ulama (NU) dilibatkan dalam operasi kemanusiaan ini. 

Mereka bekerja melalui posko NU Peduli yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, menjalankan fungsi dapur umum, distribusi logistik, hingga layanan kesehatan dan pendampingan psikososial.