Nasional

Kata Pakar soal Prabowo Minta Para Menteri Kurangi Seremonial dan Kunjungan Luar Negeri

Jumat, 1 November 2024 | 08:00 WIB

Kata Pakar soal Prabowo Minta Para Menteri Kurangi Seremonial dan Kunjungan Luar Negeri

Prabowo-Gibran saat memimpin rapat kabinet perdana, 23 Oktober 2024. (Foto: instagram @prabowo)

Jakarta, NU Online

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Lampung (Unila) Prof Rudy merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan seremonial dan kunjungan ke luar negeri.


Prof Rudy menilai bahwa kunjungan ke luar negeri dalam rangka studi banding, konferensi, dan seminar oleh kementerian kurang efisien. Kegiatan seremonial yang belum jelas tujuannya juga menjadi penyebab anggaran negara membengkak.


"Saya sependapat dengan Pak Presiden. Pembengkakan terjadi karena kegiatan yang outputnya abu-abu seperti kegiatan seremonial dan kunjungan luar negeri," ungkapnya kepada NU Online secara tertulis, Kamis (31/10/2024).


Menurutnya, hasil dari studi banding dan kegiatan serupa lainnya belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini karena adanya keunikan karakteristik yang dimiliki tiap-tiap negara.


Lebih jauh, ia menekankan agar pemerintah merancang program pembangunan yang efektif dengan merumuskan tujuan yang mengarah kepada kemaslahatan masyarakat. Adapun indikatornya, lanjutnya, disesuaikan dengan tugas pokok dan renstra tiap-tiap kementerian.


"Untuk membangun program pembangunan serta kegiatan yang efektif, maka output kegiatan harus jelas termasuk detil pengeluaran tiap kegiatan," ujarnya.


Prof Rudy juga menekankan agar tugas perencanaan tersebut diperhatikan penuh oleh para menteri. Hal ini lantaran birokrasi di bawah kementerian kerap mengadakan kegiatan untuk menyerap anggaran, alih-alih mengarah pada indikator kemaslahatan.


"Ini pernah disinggung oleh Presiden Jokowi dimana banyak anggaran terbuang karena rapat rapat di hotel yang ditujukan hanya untuk penyerapan anggaran," tandasnya.


Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memohon agar para menteri mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial seperti studi banding, konferensi dan seminar lintas negara. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam Sidang Perdana Rapat Paripurna di Kantor Presiden pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.