Kehalalan Vaksin Covid-19 bakal Dibahas LBM PBNU

Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan vaksin Covid-19 untuk mengurai virus Corona dalam tubuh manusia. Pemerintah memperkirakan vaksin tersebut dapat digunakan masyarakat pada Nopember 2020 mendatang.

Saat ini, perkembangan uji vaksin virus Corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19.

Perpres yang ditandatangani pada Senin (5/10) lalu itu mengatur kewenangan Menteri Kesehatan untuk menetapkan besaran harga pembelian vaksin virus Corona. Program vaksinasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Meski Nopember vaksin sudah dinyatakan tersedia, vaksin ditargetkan dapat digunakan secara meluas pada Januari 2021.

Dari 10 kandidat vaksin di dunia saat ini, Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan dua kandidat vaksin, yaitu Sinovac dan Sinopharm, yang merupakan produksi China. Kandidat vaksin Sinovac sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat.

Kebijakan vaksinasi ini direspon oleh Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dengan akan menggali lebih dalam bagaimana kehalalan vaksin yang belum diketahui bahan-bahan dasarnya tersebut. Apakah berasal dari bahan yang halal atau justru dari sesuatu yang dinyatakan haram dalam Agama Islam.

“Dengan dasar tersebut, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU menganggap perlu melakukan kajian secara mendalam mengenai vaksin Covid-19 tersebut dalam forum bahtsul masail dengan tema ‘Kehalalan Vaksin Covid-19'” kata Ketua LBM PBNU KH M Nadjib Hassan dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (13/10).

Ia menambahkan, tujuan bahtsul masail tersebut adalah untuk memahami kondisi Covid-19 di dunia dan di Indonesia dan pentingnya vaksinasi. Kemudian, mencoba memahami berbagai platform vaksin Covid-19 yang dikembangkan. Dalam bahtsul masail tersebut akan dibahas tentang pertimbangan kepentingan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan vaksin sekaligus memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan program vaksinasi masal ditinjau dari sudut pandang syariah.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2020, pukul 13.00 sampai dengan selesai,” tuturnya tentang bahtsul masail yang akan diselenggarakan secara virtual tersebut.

Kiai Nadjib menyebutkan, narasumber yang akan dihadirkan LBM PBNU antara lain Wakil Ketua Umum PBNU KH Maksum Mahfud, Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Epidemolog Universitas Indonesia dr H Syahrizal Syarif, Perwakilan WHO Indonesia Fina Tams, Direktur Produksi Biofarma, Juliman dan Direktur Astra Zeneca, Rizman Abudaeri. Sementara moderator pada kegiatan ini yakni Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna.

“Lalu pimpinan sidang yaitu Katib PBNU KH Miftah Faqih, pengurus LBM PBN KH Darul Azka. Sedangkan peserta pada Bahtsul Masail kali ini yaitu para Pengurus Syuriyah PBNU, Pengurus Tanfidziyah PBNU, Pengurus LBM PBNU, Pengurus LBM PWNU, Lembaga dan Banom PBNU, Kementerian Kesehatan RI, BPOM RI, Akademisi, Praktisi dan Media,” jelasnya.

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muhammad Faizin