Nasional
Kemendagri: Ormas yang Tidak Dikeluarkan Izinnya terkait Khilafah
Kamis, 29 Agustus 2019 | 11:30 WIB
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, M Lutfi menjelaskan, ada satu ormas Islam yang saat ini belum dikeluarkan izinnya disebabkan asasnya bertentangan dengan Pancasila. (Abdul Rahman Ahdori/NU Online)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, M Lutfi menjelaskan, ada satu ormas Islam yang saat ini belum dikeluarkan izinnya disebabkan asasnya bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, ormas itu telah mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggara Rumah Tangga (ART) nya menjadi Khilafah Islamiyah sejak 2013 lalu.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, M Lutfi menjelaskan, ada satu ormas Islam yang saat ini belum dikeluarkan izinnya disebabkan asasnya bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, ormas itu telah mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggara Rumah Tangga (ART) nya menjadi Khilafah Islamiyah sejak 2013 lalu.
“Pada Muktamar 1 dan 2 AD/ART masih bagus (sesuai Pancasila), tapi pada Muktamar ke-3 tidak melapor ke pemerintah dan pada AD/ART mereka, ormas mereka berasaskan khilafah manhaj nubuwah islamiyah,” kata Lutfi saat menjadi pembicara Dialog Kebangsaan di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (27/8) kemarin.
Ia menjelaskan, perlu melakukan konfirmasi dan kajian mendalam terkait asas organisasi tersebut dengan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ia menuturkan, jika ormas tersebut berbasis agama, maka Kemendagri perlu mendapat rekomendasi dari Kemenag. Sementara ormas yang berbasis kebudayaan atau penghayat kepercayaan maka pihaknya perlu mendapat rekomendasi dari Kemendikbud.
“Karena ormas tersebut belum mendapat rekomendasi karena itu belum dapat kami lakukan (keluarkan izinnya),” katanya tanpa menyebutkan nama ormas yang belum mendapatkan izin tersebut.
Menurut Lutfi, ormas Islam tersebut kerap melakukan kegiatan yang membuat dinamika nasional menjadi tidak kondusif. Bahkan menurut pemahamannya, ormas tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
“Beberapa hari ini ada ormas yang secara jelas AD/ART-nya berbasis kan Islam. Namun, dalam perjalanannya, saya minta maaf saya Muslim tapi saya merasa terganggu juga. Saya merasa malu juga kepada ormas tersebut karena tidak mencerminkan Islam secara utuh Islam yang rahmatan lil alamin, ormas tersebut kebetulan sudah habis surat keterangan terdaftar,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa UI.
Penyebab lain, lanjut Lutfi, ormas tersebut tidak mencantumkan klausul menyelesaikan konflik internal dalam AD/ART-nya. Sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 dan UU Nomor 13 Tahun 2013, ormas harus memiliki klausul penyelesaian konflik internal.
Saat ini, pihaknya telah melakukan kajian kepada 28 ormas yang dinilai perlu konfirmasi ulang dari para pengurusnya. Izin terdaftar puluhan ormas tersebut tersebut kini masih ditahan Kemendagri karena dinilai tidak sesuai dengan UU.
Berdasarkan data di Kemendagri, ada 422.925 Ormas yang terdaftar. Omas-ormas tersebut terdiri dari berbagai profesi dan lintas masyarakat. Kemendagri juga telah mendeteksi beberapa ormas yang disusupi oleh eks militan HTI seperti Hasmi.
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
Rohaniawan Muslim dan Akselerasi Penyebaran Islam di Amerika
Terkini
Lihat Semua
