KPAI Minta Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, NU Online

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Kluster Pendidikan, Aris Adi Leksono, mengatakan bahwa temuan KPAI di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan menunjukkan adanya perbedaan dalam pendistribusian yang berdampak pada aktivitas pembelajaran anak-anak.

"Ada teknik-teknik yang menurut saya berbeda-beda dan itu akan berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran anak," ujar Komisioner Aris dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Misalnya dari sisi penjadwalan ketika makanan diterima pihak sekolah menunggu waktu istirahat, tetapi ada pula yang siswanya masih belajar diminta berhenti dan menyantap makanan. 

"Padahal anak-anak harus belajar, fokus harus terjaga. Kalau kemudian terjeda karena harus segera makan, iya, ini menjadi masalah," imbuh Aris.

KPAI mendorong perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mulai dari pengolahan makanan di SPPG hingga cara penyajiannya di sekolah, agar hak belajar anak tidak terhambat.

"Ini menurut saya penting mumpung masih piloting. Jakarta baru 140 sekolah belum wilayah lain. Kompleksitas ini harus dibaca sehingga maksud baik ini diiringi peraturan yang baik pula," terangnya.

Edukasi pada orang tua

Lebih lanjut, Aris menekankan bahwa program MBG tidak dapat berdiri sendiri. Ia menilai pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan, baik di sekolah maupun di rumah. 

"Jangan sampai dimaknai program ini cukup untuk kasih makan orang lapar terus kenyang tapi perlu didukung dengan edukasi gizi, edukasi pentingnya konsumsi sayur," paparnya.

Menurut temuan KPAI, banyak anak yang menolak makan sayur atau nasi. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG perlu diimbangi dengan edukasi berkelanjutan agar anak tumbuh dengan optimal. 

"Di sekolah anak makan bergizi, pulang dikasih sosis, indomie, akhirnya ketika ada evaluasi dampak MBG iya sulit," ujar Aris.

Aris menilai bahwa output utama yang diharapkan dari program MBG ini adalah tumbuh kembang anak tercapai. Maka tidak bisa berdiri sendiri, edukasi keluarga menjadi penting.

Sementara itu, diketahui Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga serta dana transfer daerah (TKD) guna mengalokasikan tambahan dana bagi program makan bergizi gratis (MBG). 

Keputusan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi tanpa menambah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025. Namun, angka tersebut diinvestasikan menjadi Rp171 triliun guna memperluas cakupan program ke seluruh Indonesia dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Saat ini, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi dengan total 238 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pemerintah juga berencana meresmikan tambahan 468 dapur produksi makanan bergizi gratis pada 17 Februari mendatang untuk memastikan program distribusi ini berjalan lebih luas dan optimal.