Logo NU Online
Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang
Selasa, 1 September 2026
Nasional

Mahasiswa UIN Jakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang UU Cipta Kerja

NU Online  ·  Rabu, 11 Maret 2020 | 08:30 WIB

Mahasiswa UIN Jakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang UU Cipta Kerja

Diskusi Publik Omnibus Law di Aula SC Kampus 1 UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (11/3). (Foto: NU Online/Abd Rahman Ahdori)

Abdul Rahman Ahdori

Abdul Rahman Ahdori

Kontributor

Download PDF
Ciputat, NU Online
Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji lagi Undang-Undang Cipta Kerja.
 
RUU yang saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah tersebut dinilai tidak mengakomodiasi keinginan masyarakat sepenuhnya. Hal itu dibuktikan dari banyaknya penolakan di masyarakat.
 
"Penyusunan UU ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan masyarakat. Pemerintah harus bisa mengkaji lagi secara bersama-sama dengan masyarakat," kata Ketua Dema FITK UIN Jakarta Thoriq Majid ditemui di sela-sela kegiatan Diskusi Publik Omnibus Law di Aula SC kampus 1 UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (11/3) siang.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat maka UU tersebut secara tidak langsung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa.  Artinya, disinyalir kuat hanya untuk kepentingan elit tertentu. 
 
Sejak tiga bulan terakhir, lanjut Thoriq, mahasiswa UIN Jakarta fokus menggali lebih dalam apa sesungguhnya target pemerintah terkait UU cipta lapangan kerja ini.  Dalam diskusi-diskusi itu, pihaknya ingin memberikan pemahaman dua sudut pandang. 

"Pertama apa alasan mahasiswa harus menolak, kedua apa alasan mahasiswa harus menerima UU ini," tuturnya.
 
Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat itu diharapkan mampu memacu perekonomian Indonesia.
 
Namun, sejumlah pihak memandang RUU tersebut berpotensi banyak melanggar hukum, karena pemerintah dianggap membabat banyak UU seenaknya.
 
Selain itu dalam UU tersebut presiden bisa merubah UU melalui peraturan pemerintah. Masalah ini pun dianggap berbahaya karena akan banyak mengakomodir kepentingan golongan tertentu dan akan berdampak buruk kepada masyarakat.
 
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan

Editor: Kendi Setiawan

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang

Terkait

Nasional

Selidiki Kasus AICE, Kemnaker Terjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan

Senin, 9 Maret 2020 | 15:40 WIB
Selidiki Kasus AICE, Kemnaker Terjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan
Daerah

Sarbumusi Jombang Serius Tangani Kasus Buruh 

Jumat, 6 Maret 2020 | 05:00 WIB
Sarbumusi Jombang Serius Tangani Kasus Buruh 
Nasional

Sarbumusi: Negara Harus Jamin Kepastian Kerja dan Upah Pensiun

Sabtu, 29 Februari 2020 | 09:00 WIB
Sarbumusi: Negara Harus Jamin Kepastian Kerja dan Upah Pensiun
Nasional

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Negara kepada Warganya

Jumat, 28 Februari 2020 | 13:00 WIB
RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Negara kepada Warganya
Nasional

Serikat Buruh dan Pekerja Kunjungi PBNU Sampaikan Persoalan RUU Omnibus Law

Kamis, 27 Februari 2020 | 14:10 WIB
Serikat Buruh dan Pekerja Kunjungi PBNU Sampaikan Persoalan RUU Omnibus Law
Nasional

Omnibus Law Cipta Kerja Kurangi Perlindungan Buruh

Rabu, 26 Februari 2020 | 22:00 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja Kurangi Perlindungan Buruh

Nasional Lainnya

Lihat Semua
Pakai Kruk, Anggota Banser Kota Malang Setia Mengabdi di Tengah Keterbatasan Fisik
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Pakai Kruk, Anggota Banser Kota Malang Setia Mengabdi di Tengah Keterbatasan Fisik

Senin, 31 Agustus 2026 | 22:00 WIB
Pemerintah Tutup Ratusan BUMN Tak Efektif, Presiden Prabowo Klaim Negara Hemat Puluhan Triliun
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Pemerintah Tutup Ratusan BUMN Tak Efektif, Presiden Prabowo Klaim Negara Hemat Puluhan Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 15:30 WIB
Unusia Dorong Reformulasi Tata Kelola Kampus NU dalam Halaqah Strategis PTNU
Nasional

Unusia Dorong Reformulasi Tata Kelola Kampus NU dalam Halaqah Strategis PTNU

Senin, 31 Agustus 2026 | 15:00 WIB
Presiden Prabowo Terima Kartanu Seumur Hidup di Penutupan Muktamar Ke-35 NU
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Presiden Prabowo Terima Kartanu Seumur Hidup di Penutupan Muktamar Ke-35 NU

Senin, 31 Agustus 2026 | 13:40 WIB
Kapolri: Harapan Kita NU Bisa Bawa Maslahat untuk Seluruh Umat
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Kapolri: Harapan Kita NU Bisa Bawa Maslahat untuk Seluruh Umat

Senin, 31 Agustus 2026 | 13:25 WIB
Target Pembentukan Struktur Kepengurusan 1 Bulan, Gus Kikin Sebut Bisa Jadi Lebih Cepat
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Target Pembentukan Struktur Kepengurusan 1 Bulan, Gus Kikin Sebut Bisa Jadi Lebih Cepat

Senin, 31 Agustus 2026 | 13:00 WIB
Profil Gus Kikin yang Terpilih Jadi Ketum PBNU Hasil Muktamar Ke-35
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Profil Gus Kikin yang Terpilih Jadi Ketum PBNU Hasil Muktamar Ke-35

Senin, 31 Agustus 2026 | 12:30 WIB
Bikin Salfok Peserta Muktamar Tak Sengaja Tutorial Pakai Sarung Saat Proses Perhitungan Suara
Nasional MUKTAMAR KE-35 NU

Bikin Salfok Peserta Muktamar Tak Sengaja Tutorial Pakai Sarung Saat Proses Perhitungan Suara

Senin, 31 Agustus 2026 | 12:24 WIB