Masalah Pilkada Ada pada Biaya Politik, Bukan Pemilihan Langsung

Jakarta, NU Online

 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin menilai bahwa persoalan utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada lemahnya tata kelola. 

 

Ia menegaskan bahwa tingginya biaya politik dan inefisiensi Pilkada merupakan dampak dari regulasi, pendanaan, dan pembiayaan politik yang belum dibenahi secara fundamental. Menurutnya, negara seharusnya lebih serius memperbaiki aspek-aspek tersebut.

 

"Negara seharusnya lebih serius membenahi hal ini," katanya dalam Diskusi Media Peta Kekuasaan Pilkada Melalui DPRD dan Usulan Perbaikan Pilkada Langsung, di Jakarta Selatan, pada Kamis (15/1/2026).

 

Terkait wacana Pilkada lewat DPRD, Iqbal mengingatkan bahwa kejadian itu berpotensi menimbulkan masalah dan berpotensi mengancam legitimasi dan otonomi daerah. 

 

"Pilkada melalui DPRD akan memutus mandat langsung rakyat, melemahkan legitimasi kepala daerah, memperkuat oligarki lokal yang hari ini ada, serta menciptakan ketidakkonsistenan dalam sistem presidensial yang kita terapkan di Indonesia," jelasnya.

 

Selain itu, ia menilai wacana Pilkada tidak langsung sarat dengan motif dominasi struktural, karena lebih didorong oleh kalkulasi kekuasaan partai-partai politik yang dominan di daerah ketimbang upaya memperbaiki kualitas demokrasi.

 

"Apa yang perlu kita tegaskan, teman-teman, sebagai rekomendasi adalah mempertahankan pemilihan langsung sebagai satu-satunya mekanisme yang menjamin kedaulatan rakyat di level lokal," jelasnya.

 

Negara, katanya, didorong untuk melakukan efisiensi pada tahapan logistik, pengadaan, dan administrasi pemilu guna menekan biaya politik.

 

"Kemudian memperkuat regulasi serta penegakan hukum terhadap politik uang guna memutus mata rantai politik uang itu sendiri," tegasnya.

 

"Karena itu, kita harus menolak perubahan kebijakan Pilkada langsung menjadi tidak langsung, yang sejatinya dalam keyakinan kami akan mencabut hak rakyat dengan alasan penghematan anggaran. Itu yang penting untuk dilihat dan disorot," terangnya.

 

Senada, Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa rakyat seharusnya menolak wacana tersebut karena dapat mengurangi kedaulatan rakyat. 

 

"Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, ruang partisipasi itu akan sangat terbatas," jelasnya.

 

Hadar juga menekankan bahwa dengan ikut serta dalam proses pemilihan langsung, rakyat punya rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memastikan kepala daerah menjalankan tugasnya dengan baik selama lima tahun masa jabatannya.

 

"Masyarakat tetap dapat terlibat melalui ruang yang memungkinkan mereka memantau janji-janji atau program yang ditawarkan oleh kepala-kepala daerah, yang jelas merupakan terminasi dari persoalan di daerah masing-masing dan perlu diselesaikan," terangnya.