Ormas dan Pemerintah Harus Bersinergi dalam Kerja Kebangsaan

Jakarta, NU Online
Anggota Komisi IX DPR RI, Anggia Erma Rini, menyakini bahwa organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah melakukan kerja-kerja kebangsaan dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa. Ia meyakini, kinerja kebangsaan seperti itu telah mendarah daging bagi kedua organisasi besar tersebut.

“Kalau NU atau Muhammadiyah saya rasa tidak perlu diminta untuk melakukan pembekalan tentang kebangsaan karena memang mereka pasti melakukan itu,” ujar Anggia Ermarini di Jakarta, Rabu (13/1).

Ia mencontohkan organisasi perempuan, Fatayat NU yang merupakan sayap gerakan NU, telah ambil bagian dalam tugas melakukan berbagai kinerja penting dalam menyebarkan perdamaian. Ia menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya sendiri ini telah melakukan ajakan perdamaian melalui forum-forum keagamaan dan kerja sosial.

Sejumlah kegiatan seperti ceramah atau dakwah bertema kebangsaan, memperkenalkan nilai kebangsaan dan seterusnya telah dilakukan sejak lama. Kegiatan seperti itu dilakukan di berbagai level mulai pusat hingga daerah.  

“Ketika kita (Fatayat NU) mengadakan kegiatan rutin di seluruh daerah di Indonesia, para da’iyah-da’iyah ini tidak hanya berbicara tentang menyempurnakan shalat saja, tetapi juga mengangkat tema mencintai negara,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, usaha yang dilakukan organisasi besar tersebut beserta sayap gerakannya bukan berarti berjalan tanpa kendala. Sebab bagaimanapun, perkembangan zaman melahirkan perubahan dan peningkatan kemampuan.

“Artinya kita yang produk lama ini perlu di-update dan di-upgrade lagi tentang kapasitas dan keterampilan untuk menyikapi isu-isu yang terus berkembang ini,” katanya.

Peran Pemerintah pada Ormas
Yang disampaikan Anggia mengenai pentingnya pendampingan berupa peningkatan kapasitas dan informasi ini memang tidak dapat diabaikan. Sebab teknologi informasi yang ada saat ini memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat Indonesia. Misalnya tentang beredarnya informasi palsu atau hoaks seputar Covid-19 yang menurut laporan Kominfo hingga saat ini mencapai 1349 buah.

Catatan Kominfo menunjukkan berbagai berita palsu di sosial media. Informasi palsu terbaru yang banyak dikumpulkan Kominfo adalah seputar vaksin, misalnya yang berjudul Ulama Aceh Haramkan Vaksin Covid-19. Ada pula informasi palsu berjudul Website CDC Sebut 3.250 Warga Amerika Cacat dan Sakit Parah Pasca Divaksin. Atau informasi berjudul Korban Suntik Vaksin Covid-19 Pamekasan Dilarikan ke Rumah Sakit.

Pada tahap inilah menurutnya, pemerintah harus hadir untuk membantu anggota organisasi ini. Menurutnya, pemerintah perlu untuk mengintervensi, meningkatkan kapasitas atau peran-peran dari para komunitas-komunitas seperti yang dimiliki NU atau Muhammadiyah ini.

“Karena mereka ini sudah punya potensi, sudah punya gerakan-gerakan yang mampu dijadikan sebagai alat untuk merespon isu-isu atau perkembangan hari ini dan tinggal dimanfaatkan saja sebetulnya,” jelasnya.

Sementara itu, sebuah studi menyatakan bahwa terdapat lima kategori disinformasi tentang Covid-19 di Indonesia yaitu politik, kesehatan, luar negeri, bisnis, dan kriminalitas. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan penanganan pada disinformasi yang beredar, sebab jika tidak, dapat memunculkan sikap ketidakpercayaan publik terhadap otoritas pemerintah dan ilmu pengetahuan (Bafadhal and Santoso 2020).

Pewarta: Ahmad Rozali
Editor: Muhammad Faizin