Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank Himbara untuk Gerakkan Ekonomi Nasional

Jakarta, NU Online

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah baru pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Sebanyak Rp200 triliun dana milik negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) akan dialihkan ke bank-bank milik negara (Himbara) dan bank syariah.

“Kita punya saldo anggaran lebih (SAL) di BI sebesar Rp440 triliun. Kita kurangi separuhnya untuk masuk ke bank, supaya tidak hanya mengendap," kata Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta , Kamis (11/9/2025).

Dana tersebut akan ditempatkan pada enam bank, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Syariah Nasional.

Purbaya memastikan penyaluran akan dimulai segera setelah dirinya menandatangani keputusan resmi.

"Malam ini saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank baru. Ya pindahin duit aja," ujarnya.

Menurutnya, pembagian dana tidak akan merata, tetapi disesuaikan dengan proporsi masing-masing bank.

Purbaya mewanti-wanti agar dana tersebut tidak digunakan oleh pihak bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen keuangan lain, melainkan benar-benar disalurkan ke sektor riil.

"Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa mekanisme pasar berjalan,” jelas Purbaya.

Dengan tambahan likuiditas ini, bank akan terdorong untuk menyalurkan pinjaman ke masyarakat dan dunia usaha.

"Kalau ditaruh di brangkas, rugi dia. Mereka akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit," tambahnya.

Purbaya menyebut kebijakan ini merupakan percobaan pertama. Pemerintah akan memantau dampaknya terhadap pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi dalam beberapa minggu ke depan.

"Kalau kurang, bisa kita tambah lagi. Karena uang kita terus masuk dari pajak dan lain-lain," ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi “bahan bakar” baru bagi perekonomian agar pertumbuhan lebih cepat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 mendekati 5,2 persen.

Selain soal dana perbankan, Menkeu juga menyinggung masalah belanja kementerian yang masih tersendat. Ia mengaku akan mengirim tim dari Kementerian Keuangan untuk membantu kementerian baru atau yang masih lambat dalam penyerapan anggaran.

"Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin, supaya semuanya bergerak lebih cepat," tegasnya.

Menanggapi isu peningkatan rasio utang pemerintah hingga 43 persen, Purbaya membantah. Ia memastikan posisi utang tetap terjaga di kisaran 39 persen dan pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian fiskal.

"Fokusnya sekarang adalah membuat anggaran yang ada dampaknya optimal dulu buat ekonomi. Nggak ada gunanya kalau uang sudah ada tapi tidak bisa terserap," jelasnya.

Menurut Purbaya, uang negara yang selama ini "tidur" di BI dipindahkan ke bank-bank nasional agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tambahan likuiditas, bank punya modal lebih besar untuk menyalurkan kredit, baik ke UMKM, sektor produktif, maupun konsumsi rumah tangga.