Peneliti BRIN Sebut Prabowo-Gibran Perlu Lakukan Dua Upaya Ini untuk Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Jakarta, NU Online

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan dua upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Dua upaya yang dimaksud Wasisto itu adalah melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun kemitraan dengan pihak swasta.

Terkait pengembangan SDM, Wasisto mengatakan bahwa pemerintah perlu mengadakan pelatihan vokasi bagi generasi muda dengan model pendidikan yang mengutamakan pengembangan keterampilan, kemampuan, sikap, dan kebiasaan kerja individu sesuai kebutuhan sektor usaha dan industri.

"Saya pikir pemerintah perlu lebih aktif memberi pelatihan vokasi bagi generasi muda supaya mereka jadi kelas menengah yang produktif," katanya saat dihubungi NU Online, Selasa (8/10/2024).

Hal itu, menurutnya, berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi kelas menengah karena lapangan kerja yang belum tersedia, sehingga pelatihan vokasi perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Setelah dilatih, Wasisto menyarankan agar pemerintah dapat menjamin bahwa lapangan kerja yang diciptakan adalah pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan yakni melalui kemitraan dengan pihak swasta.

Menurut Wasisto, pemerintah harus melakukan pendekatan-pendekatan khusus agar pihak swasta mau membuka lapangan kerja untuk angkatan kerja yang kian tahun bertambah.

"Kemitraan dengan swasta menjadi kunci. Pemerintah juga perlu untuk menstimulus dan memfasilitasi sektor swasta agar bisa konsisten tumbuh," tegasnya.

Sebagai informasi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, jumlah penduduk bekerja mencapai 140 juta orang pada 2023. Jumlah ini meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen pada periode 2021 sampai dengan 2023.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV).

Peraturan ini membuat masyarakat harus beradaptasi dengan keahlian dan sektor pekerjaan baru. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menyongsong bonus demografi.

Larena itu, Presiden Jokowi meminta agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana negara untuk bisa masuk ke dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada 2045.

"Kita harus bisa bekerja cepat dalam meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri dan siap berkompetisi di pasar kerja global dengan memiliki keahlian baru," tutur Presiden Jokowi pada 21 Februari 2023.