Nasional

Pengamat: Struktur Militer Indonesia Kini Mirip Partai Tunggal yang Dominan di Semua Sektor

NU Online  ·  Sabtu, 15 November 2025 | 20:30 WIB

Pengamat: Struktur Militer Indonesia Kini Mirip Partai Tunggal yang Dominan di Semua Sektor

Pasukan TNI. (Foto: instagram Kopassus)

Jakarta, NU Online

Pemerhati militer dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma menyebut bahwa struktur TNI saat ini tengah bergerak menuju posisi yang menyerupai kekuatan politik tunggal yang memiliki akses dan pengaruh di hampir semua bidang kehidupan nasional.


Menurutnya, perkembangan ini terjadi bukan melalui mekanisme dwifungsi seperti era Orde Baru, tetapi lewat ekspansi kekuasaan yang jauh lebih halus dan sistematis.


“Militer Indonesia sekarang bukan hanya institusi pertahanan. Ia berkembang menjadi blok politik yang paling berpengaruh. Apa pun yang ingin Anda lakukan masuk bisnis, politik, bahkan akademik pintu utamanya adalah jalur militer,” ujar Made dalam diskusi publik bertajuk Hubungan Sipil–Militer dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI yang diadakan secara daring Jumat (14/11/2025).


Made mengamati bahwa pengaruh militer saat ini tidak lagi bersifat tambahan seperti masa Orde Baru, tetapi menjadi salah satu penentu utama arah kebijakan. Bahkan, menurutnya, kekuatan politik sipil tidak lagi memiliki keseimbangan yang memadai.


“Militer ini seperti partai tunggalnya Indonesia. Ia ada di mana-mana, mengatur banyak hal, dan terhubung langsung dengan pusat kekuasaan,” katanya.


Ia menilai bahwa penguatan ini tidak datang melalui cara-cara klasik seperti menempatkan militer di lembaga legislatif, melainkan lewat struktur organisasi yang diperluas, peran ekonomi yang diperbesar, serta keterlibatan dalam proyek-proyek strategis pemerintah.


Made menjelaskan, sejak beberapa tahun terakhir, militer mengalami penambahan struktur yang sangat besar. Indonesia, menurut rencana pemerintah, akan memiliki hingga 37 Komando Daerah Militer (Kodam) pada 2029 lonjakan signifikan dari jumlah sebelumnya yang hanya 15.


Rencana pembentukan ratusan batalion, termasuk Batalion Teritorial Pembangunan di tiap kabupaten/kota, dinilainya sebagai bagian penting dari konsolidasi kekuatan politik militer di daerah.


“Ketika sebuah kabupaten memiliki batalion besar yang secara struktural berhubungan langsung dengan pusat, maka dinamika politik lokal akan berubah total. Otoritas sipil akan sulit menandingi pengaruh militer,” jelasnya.


Made juga menyoroti struktur satgas-satgas yang dibentuk pemerintah dan banyak melibatkan prajurit aktif. Ia menilai langkah ini berpotensi menempatkan kekuasaan administratif langsung ke tangan militer tanpa mekanisme kontrol publik yang kuat.


Salah satu yang paling disorot adalah pembentukan PT Agung Yaspalma, perusahaan sawit besar yang dikelola oleh para jenderal purnawirawan dan mendapat aliran lahan hasil sitaan satgas.


“Ini bukan hanya soal pengamanan aset negara. Ini transformasi kekuasaan. Perusahaan besar yang dikelola oleh jenderal akan menjadi mesin ekonomi baru di bawah kendali militer,” ujar Made.


Normalisasi Peran Militer dalam Demokrasi

Menurut Made, wacana tentang kembalinya militer menjadi kekuatan dominan sering kali dibantah dengan alasan bahwa dwifungsi sudah lama ditinggalkan. Namun bagi dirinya, ini adalah kesalahan memahami perubahan.


“Mereka tidak lagi memakai istilah dwifungsi karena dianggap toksik. Tapi secara praktik, militer masuk ke wilayah sipil melalui pendekatan sekuritisasi. Itu membuat pengaruh mereka justru semakin besar,” katanya.


Dengan menguatnya militer dalam ekonomi, kebijakan, hingga struktur pemerintahan, Made menilai Indonesia berpotensi menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.


“Jika sebuah institusi memiliki struktur terluas, akses terbesar, dan hubungan langsung dengan pusat kekuasaan, maka ia pada praktiknya menduduki posisi seperti partai tunggal. Ini yang sekarang harus kita waspadai,” tegasnya.


Made menekankan bahwa fenomena ini bukan terjadi dalam ruang hampa. Ia melihat ada integrasi kuat antara kepentingan politik kekuasaan dan institusi militer.


“Militer bukan penguasa tunggal. Tapi ia menjadi kekuatan yang menopang dan memperkuat oligarki politik yang ada. Dan itu membuat mereka semakin tak tergantikan,” pungkasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang