Pertemuan Ormas di Istana Bahas Kampung Haji hingga Pengelolaan Dana Umat

Jakarta, NU Online

Perwakilan dari 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pimpinan pesantren bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) termasuk PBNU, Muhammadiyah, hingga MUI.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa salah satu poin penting dari pertemuan antara Presiden Prabowo, para pimpinan ormas, tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren adalah rencana pembangunan kampung haji dan penguatan Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU).

"Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia," ujarnya dikutip dari Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (3/2/2026).

Nasaruddin menuturkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan resmi yang memperbolehkan warga negara asing memiliki properti berupa tanah dan hotel di Makkah serta Madinah.

"Kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, mungkin hampir sekitar 60 hektare nanti, antara satu sampai tiga kilometer dari Ka'bah. Tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu," ucap Nasaruddin.

Selain proyek kampung haji, pembahasan juga mencakup pengembangan LPDU sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi umat. Ke depan, akan diarahkan menjadi lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

"Nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan efisiensi seperti itu, secara efektif kita akan mengumpulkan dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan pesan yang disampaikan ormas-ormas Islam kepada Presiden dalam pertemuan yang membahas salah satunya upaya Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina untuk mengakhiri penjajahan Israel. 

"Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Bapak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina," Gus Yahya menambahkan.