Prabowo Minta Tanam Pohon Sawit, Tebu, Singkong di Papua untuk Hasilkan BBM dan Etanol

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan tanaman energi di Papua sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian energi nasional.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menanam dan pemanfaatan kelapa sawit, tebu, serta singkong untuk memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan etanol berbasis sumber daya lokal.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo dikutip NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden juga menyoroti potensi komoditas pertanian lain yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku energi terbarukan. Menurutnya, tebu dan singkong memiliki nilai strategis untuk mendukung produksi etanol dalam negeri.

“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, penguatan sektor energi berbasis komoditas lokal di Papua diharapkan mampu mendorong swasembada energi sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Ia menilai apabila daerah-daerah mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, ketergantungan terhadap subsidi dan impor BBM dapat ditekan secara signifikan.

“Kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana penghentian impor Solar mulai tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Kebijakan itu didasarkan pada proyeksi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, terutama setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Selain peningkatan kapasitas kilang, Kementerian ESDM juga menyiapkan kebijakan peningkatan bauran biodiesel. Pemerintah berencana menaikkan campuran biodiesel menjadi 50 persen (B50) pada paruh kedua 2026.

“Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor Solar karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup,” kata Bahlil.

Dengan penerapan kebijakan B50, Bahlil memperkirakan produksi Solar nasional akan melampaui kebutuhan domestik. Ia menyebut potensi surplus produksi mencapai sekitar 4 juta ton, yang dapat dialihkan untuk produksi bahan bakar penerbangan.

“Sehingga di 2026, insyaallah solar kita sudah clear, Avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri,” katanya.

Meski demikian, proyek RDMP Balikpapan yang menjadi salah satu penopang utama peningkatan produksi Solar nasional kembali mengalami penyesuaian jadwal operasi komersial. Target awal yang ditetapkan pada Rabu (17/12/2025) belum dapat dipenuhi.

Kementerian ESDM menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kebutuhan tambahan waktu untuk proses sinkronisasi dan pengujian antarsistem, guna memastikan seluruh fasilitas kilang beroperasi secara optimal dan aman sebelum memasuki tahap komersial.