Program MBG Capai 59,86 Juta Penerima tapi Santri Pesantren Masih Minim Terjangkau

Jakarta, NU Online

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai kelompok sasaran. Namun, akses bagi pesantren dan sekolah keagamaan dinilai masih terbatas dan belum merata.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan bahwa hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59,86 juta orang. Sasaran program mencakup selain ke anak sekolah tetapi juga hingga balita, peserta pendidikan anak usia dini (PAUD), Raudhatul Athfal, hingga tenaga pendidik.

“Penerima manfaat makan bergizi gratis kita sudah bisa melihat penerima manfaatnya sekitar di data yang ada di sini. Yang terbaru 59,86 juta,” ujar Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menyebutkan bahwa guru dan tenaga pendidik telah masuk dalam cakupan program. Namun, Dadan mengakui bahwa jumlah pesantren dan sekolah keagamaan lain yang terlayani masih perlu ditingkatkan melalui pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Memang kami masih harus berjuang untuk meningkatkan jumlah pondok pesantren dan sekolah keagamaan lain yang perlu segera dibangun SPPG di awal-awal tahun ini. Karena pesantren-pesantren baru mencapai 534.054 dan kira-kira ini masih banyak potensi yang harus kita gali,” jelasnya.

Menurut Dadan, salah satu tantangan dalam memperluas jangkauan MBG ke pesantren adalah persoalan pendataan. Ia menyebut tidak semua pesantren tercatat secara administratif.

“Karena juga tidak semua pesantren terdaftar dengan Menteri Agama. Sehingga kita harus melakukan pendataan secara rutin ke lapangan,” ujarnya.

Santri banyak belum terjangkau program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah menilai, masih banyak pesantren dengan jumlah santri besar yang belum mendapatkan manfaat program MBG, meskipun berada di wilayah dengan dapur SPPG yang sudah penuh.

“Memang betul apa yang disampaikan Pak Kepala BGN tadi. Banyak sekali pesantren yang secara mandiri dia sudah punya penerima manfaatnya bahkan lebih dari 3.000, ada 3.000 ke bawah dan sebagainya,” kata Neng Eem.

Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang telah memiliki 16 dapur SPPG. Namun, terdapat pesantren besar dengan jumlah santri lebih dari 3.000 orang yang pengajuannya tidak terakomodasi.

“Tetapi ada satu pesantren yang cukup besar dia santrinya 3.000 lebih. Dia ingin mengajukan tetapi selalu gagal dan sebagainya. Karena di situ sudah penuh. Padahal santrinya itu belum dapat,” ujarnya.

Neng Eem menambahkan, persoalan serupa juga dialami pesantren dengan jumlah santri lebih kecil di berbagai daerah.

“Saya kira kasus itu juga banyak terjadi di daerah-daerah lain. Apalagi yang santrinya tidak mencapai 3.000, yang mungkin 1.000 terus 800 itu juga banyak. Sedangkan rasio SPPG di daerah tersebut sudah penuh. Ini juga harus kita carikan solusi,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Muh Haris turut menyoroti minimnya penerima MBG dari kelompok pesantren. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama.

“Saya harap juga menyoroti sedikitnya penerima dari kelompok pesantren, ini menjadi kepihatinan kita sendiri, kenapa karena mereka juga anak bangsa yang belum mendapatkan MBG ini,” ujar Haris.

Ia menekankan perlunya peningkatan cakupan program agar pesantren mendapatkan akses yang lebih setara.

“Saya kira ini ke depan perlu ditingkatkan, sehingga jumlah mereka bisa ditingkatkan,” pungkasnya.