PWNU NTT dan Jakarta Usul Musyawarah berkaitan dengan Persoalan di PBNU

Jakarta, NU Online 

Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur (NTT) KH Ali Rosyidi Kasbollah mengusulkan musyawarah berkaitan dengan persoalan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu diungkapkan saat pertemuan di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/11/2025).

Rais Syuriyah PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT) KH Ali Rosyidi Kasbollah menegaskan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah. Menurutnya, tradisi NU selalu menempatkan tabayun sebagai prinsip dalam menyelesaikan persoalan.

"Islah ini adalah bagian memang tradisi NU kita ini adalah tabayun, musyawarah, dan insyallah semoga atas doa rais syuriyah, tanfidziyah yang hadir di kantor PBNU ini, bagian doa semoga bisa terselesaikan secepat mungkin dan baik," katanya.

Ia menyampaikan bahwa para rais syuriyah dan tanfidziyah yang hadir di PBNU berharap penyelesaian dapat terjadi secepat mungkin. 

"Tetapi tentunya juga kinerja dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap berjalan dengan semestinya," katanya.

Sementara itu, Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq menyampaikan bahwa keberlangsungan Muktamar sangat bergantung pada tercapainya islah. Ia menilai, tanpa rekonsiliasi, agenda besar organisasi dikhawatirkan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Aam maupun Ketua Umum untuk bisa dilakukan islah," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah NU pernah terjadi penundaan konferensi wilayah hingga belasan tahun akibat masalah internal. Karena itu, ia menyampaikan kecemasan bahwa jika tidak terjadi islah, Muktamar berpotensi tertunda sangat lama.

Kiai Muhyidin menjelaskan bahwa PWNU se-Indonesia juga mengharapkan adanya kelapangan hati untuk menyelesaikan perbedaan. "Supaya ke depan bisa terjadi (Muktamar), bisa ada nanti Konbes (Konferensi Besar) dan Munas (Musyawarah Nasional) untuk menentukan kapan Muktamar. Saya berharap, entah elite NU atau apalah, berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, informasi yang membelah," katanya.

Selain Jakarta dan NTT, dukungan soal islah ini juga keluar dari PWNU Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). PWNU Jateng mengeluarkan surat dengan nomor 189PW.02A.I.01.99/14/11/2025 dikeluarkan pada Senin (24/11/2025).

Sementara PWNU DIY meminta jika terjadi perbedaan pandangan di antara pengurus diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah, tabayyun, dan upaya islah serta mengedepankan akhlakul karimah demi kemaslahatan perkumpulan dan menjaga marwah jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Hal itu tertulis pada poin kedua surat nomor 251/PW.01/A.II.07.03/15/11/2025, pada Rabu (26/11/2025).