Respons KH Ma'ruf Amin soal Pembangunan Pesantren Gunakan APBN

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma’ruf Amin merespons soal kontroversi penggunaan anggaran negara untuk pembangunan pesantren. Ia menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan pesantren layak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pesantren adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena di dalamnya terdapat ribuan santri yang merupakan anak bangsa yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi ya layaklah kalau pemerintah sekarang memperhatikan itu dan (santri) itu anak bangsa yang harus diperhatikan yang lagi belajar,” ujar Kiai Ma’ruf kepada NU Online di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menyampaikan bahwa pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Banyak pesantren berdiri secara mandiri tanpa dukungan pemerintah, namun tetap kokoh hingga ratusan tahun.

“Pesantren itu umumnya mandiri. Ada yang membangun sesuai aturan dan ahli konstruksi, tapi ada juga yang tidak. Pesantren Tambakberas sudah berdiri 200 tahun, Sidogiri 300 tahun, dan Buntet juga 300 tahun. Jangan sampai ketika ada satu ambruk kemudian sepertinya pesantren itu ambruk semua,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai memberikan perhatian terhadap keamanan dan infrastruktur pesantren melalui pemberian bantuan bangunan dan program perbaikan fasilitas.

“Alhamdulillah pemerintah merespons dan akan memberikan bantuan, memberikan bangunan. Kalau begitu, ke depan insyaallah akan lebih aman lagi. Supaya aman pemerintah harus begitu. Karena di situ banyak anak bangsa, di pesantren itu banyak anak bangsa yang harus jadi perhatian pemerintah,” ucapnya.

Kiai Ma’ruf mengatakan bahwa Undang-Undang Pesantren telah menegaskan tiga fungsi utama pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sudah semestinya pesantren mendapatkan dukungan anggaran negara.

“Sudah ada UU seharusnya ada APBN. Bahkan sekarang sudah dibentuk Ditjen Pesantren, jadi mestinya ada APBN, di situ ada anak bangsa yang harus disantuni oleh pemerintah, maka saya kira harus dikasih anggaran juga. Bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah, jangan sampai pemerintah daerah tidak memperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa pemerintah melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) terus mendukung peningkatan kapasitas santri di berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu arsitektur.

“Kita punya program PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi, dari berbagai jurusan yakni kedokteran, arsitektur, sipil, dan lainnya. Ini bagian dari dana abadi pesantren, dan programnya masih berlangsung sampai sekarang,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin berharap, santri yang mendapatkan PBSB dan mengambil ilmu arsitektur dapat mengembangkan keilmuannya bagi pembangunan pesantren dan bangsa.