Sarbumusi Sampaikan Problem Ketenagakerjaan ke Kantor Presiden, Dorong Antisipasi Pasca-Bonus Demografi

Jakarta, NU Online

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin bersama sejumlah federasi di bawah naungan Sarbumusi mengunjungi Kepala Kantor Presiden, Muhammad Qodari, di Jakarta Pusat pada Rabu (26/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Irham memaparkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan menilai pemerintah perlu meningkatkan langkah proaktif untuk mengantisipasi menurunnya bonus demografi pada 2045–2050.

“Apabila pengangguran tenaga kerja muda masih tinggi, nanti ketika generasi muda memasuki usia non-produktif, situasinya akan lebih problematik,” ujarnya kepada NU Online, Kamis (27/11/2025).

Irham juga mendorong penyusunan peta jalan pengembangan keterampilan (skills development roadmap). Menurutnya, perubahan teknologi, digitalisasi, dan kemunculan kecerdasan buatan menuntut peningkatan kompetensi kerja secara berkala tiap dua tahun.

“Kita ingin pemerintah lebih proaktif menghadapi masalah ini dengan memperkuat kerja sama, terutama dengan dunia industri dan sektor swasta,” jelasnya.

Dorong Perlindungan Pekerja Informal

Terkait perlindungan pekerja informal, Irham mengusulkan agar pemerintah menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20 persen penduduk usia kerja berpendapatan terendah. Hal ini dinilai penting agar pekerja informal mendapatkan akses jaminan sosial yang memadai dan risiko kerja dapat diminimalkan.

Selain itu, Sarbumusi juga menyoroti persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Irham meminta pemerintah menata ulang sistem pendataan PMI yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Ia mendorong integrasi data di bawah koordinasi BP2MI serta membuka mekanisme self-registration bagi PMI.

“Dengan begitu kita bisa mengetahui warga Indonesia berada di mana, bekerja sebagai apa, dan berapa lama durasi kontraknya,” ujarnya.

Irham juga meminta pemerintah memperluas cakupan layanan BPJS bagi PMI di negara tujuan. Saat ini, layanan tersebut baru berjalan di Malaysia.

Identifikasi Peluang Kerja Luar Negeri

Di sisi lain, Irham menilai pemerintah perlu mengidentifikasi peluang kerja luar negeri bagi pekerja sektor padat karya, seperti manufaktur, tekstil, dan garmen. Hal ini penting mengingat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat stagnasi investasi dalam negeri.

“Para pekerja terdidik di sektor itu yang kini terkena PHK akan sangat disayangkan jika tidak terserap di pasar kerja. Pasar kerja luar negeri perlu segera dipetakan, itu masukan kami untuk pemerintah,” jelasnya.

Irham turut menyampaikan berbagai persoalan yang dialami pekerja bongkar muat dan pekerja pelabuhan, terutama terkait upah, keselamatan kerja, dan sistem kerja di sektor logistik.

“Semoga pemerintah dapat memfasilitasi perbaikan kebijakan dan program, karena sektor pelabuhan dan logistik memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian,” ujarnya.

Federasi yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN), serta Wakil Direktur LBH Sarbumusi, Masykur Isnan.