Sejarawan UGM: Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Berpotensi Tutupi Pelanggaran Masa Lalu

Jakarta, NU Online

Pencalonan Presiden Ke-2 Republik Indonesia, HM Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan polemik publik.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Wildan Sena Utama menilai, langkah tersebut bukan hanya memunculkan perdebatan historis, tetapi juga berisiko menormalkan kembali praktik-praktik otoritarianisme yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

Menurut Wildan, pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpotensi menutupi berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Ia mengingatkan bahwa selama 32 tahun berkuasa, Soeharto dikenal dengan kebijakan represif yang membatasi kebebasan sipil dan politik masyarakat.

"Hal ini mengingat ia memimpin Orde Baru secara otoriter; mendorong militerisasi kehidupan sipil, membungkam kebebasan pers, berserikat, dan bersuara kritis, melanggar HAM, serta melanggengkan praktik korupsi dan kolusi,” ujar Wildan kepada NU Online, Senin (27/10/2025).

Ia menegaskan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi memberikan legitimasi terhadap sisi positifnya saja, sementara kerusakan sosial, politik, dan ekonomi yang dihasilkan rezim Orde Baru bisa diabaikan.

"Kerusakan yang dilakukan Soeharto kepada negara dan masyarakat akan dinormalisasi. Dengan status pahlawan nasional, publik bisa diarahkan untuk hanya mengenang sisi baiknya, padahal warisan buruknya masih terasa hingga hari ini," ujarnya.

Wildan berharap, pemerintah tidak gegabah dalam mempertimbangkan usulan tersebut. Menurutnya, keputusan terkait gelar pahlawan nasional seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan kepentingan publik yang lebih besar, bukan pada kepentingan politik kekuasaan.

"Pemerintah harus bersikap objektif, tidak dilandasi kepentingan politik penguasa, tetapi demi kepentingan bangsa secara keseluruhan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa 40 nama yang diusulkan tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya telah memenuhi syarat sejak beberapa tahun lalu.

"Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Di antaranya Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).