Strategi Cawapres Atasi Praktik Ilegal Pertambangan: Buka Data Agraria dan Cabut Izin

Jakarta, NU Online

Sumber daya alam (SDA) dan energi menjadi salah satu subtema dalam debat cawapres keempat, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Ahad (21/1/2024) malam. 

Pertama kali, pertanyaan panelis pada debat cawapres keempat ini ditujukan kepada kandidat nomor urut 03 Mahfud MD terkait strategi untuk menanggulangi praktik ilegal pertambangan dan perikanan, serta pembalakan liar yang marak terjadi. 

Pada sesi debat cawapres keempat ini, Mahfud MD mengemukakan penyelesaian mengenai masalah SDA dan energi harus selalu menyeluruh dari hulu ke hilir. Ia menekankan soal keterbukaan data dan informasi agararia, salah satunya soal kehutanan. 

Mahfud MD kemudian menceritakan pengalamannya di dalam sidang-sidang konflik agraria yang data dan informasinya sangat tertutup. Pihak yang memiliki lahan ilegal tidak ada di dalam daftar yang disodorkan kepada pemerintah. Namun, masyarakat punya data. 

“Ketika ditanyakan, baru ditunjukkan. Penyelesaian jadi nggak bisa menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Nggak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot lahan-lahan sawit, ini kan daftarnya harus lengkap. Setelah diselidiki-diselidika apa yang terjadi di dalam analisis? Itu memang permainannya begitu, sehingga disembunyikan,” jelas Mahfud MD. 

Karena itulah, problem SDA dan energi ini tidak pernah menemukan penyelesaian yang menyeluruh. Sebab keterbukaan data dan informasi secara lengkap sangat penting untuk menjadi basis penyelesaian.

“Kami juga pernah ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan dalam masalah-masalah tersebut,” kata Mahfud. 

Tanggapan Muhaimin Iskandar: Hilirisasi Ugal-Ugalan

Lalu, cawapres nomor urut 01 Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa salah satu yang memprihatinkan adalah terdapat 2.500 tambang ilegal. Di sisi lain, tambang yang legal pun tak bisa membawa kesejahteraan. 

“Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga kerja asing mendominasi. Di sisi lain, perkembangan hilirisasi maupun tambang juga, tidak signifikan dengan masyarakat sekitar,” ujar Muhaimin.

Tanggapan Gibran Rakabuming: Cabut Izin Tambang Ilegal

Kemudian cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pihaknya memiliki strategi yang simpel untuk menghentikan praktik ilegal pertambangan SDA dan energi, yakni dengan mencabut izin usahanya. 

“Dari pasangan Prabowo-Gibran, simpel saja, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Karena sesuai UUD 1945, pasal 33 ayat 3 dan 4, dan Pancasila sila 4 dan 5 kita ingin SDA ini dimanfaatkan sebesar-besarnya nya untuk kemakmuran rakyat,” kata Gibran. 

Selain itu, Gibran ingin perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM dan para pengusaha di tingkat lolal, sehingga mereka atau perusahaan yang besar-besar itu tidak besar sendiri tetapi bisa ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. 

Tanggapan Mahfud: Banyak Mafia Pertambangan

Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menanggapi Muhaimin dan Gibran. Ia menegaskan bahwa di dunia pertambangan terdapat sangat banyak mafia yang bermain, bahkan dibekingi oleh aparat-aparat di negeri ini. 

“Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak, sudah putusan MA. Bahkan KPK, seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan dibeking oleh aparat-aparat. Itu masalahnya,” tegas Mahfud.