LP2NU Tolak Impor Beras

Jakarta, NU Online
Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) Rahmat Pambudi mengungkapkan bahwa impor beras yang dilakukan oleh pemerintah harus ditolak karena menyengsarakan petani. NU sangat berkepentingan dengan kebijakan ini karena sebagian besar warga NU adalah petani yang akan terpengaruh akibat kebijakan ini.

Menurutnya saat ini sebenarnya tidak ada kekurangan stok dan jika pemerintah ingin membeli beras, seharusnya membeli langsung dari petani. ”Keuntungan impor 250 ribu ton sebenarnya terlalu kecil buat Jusuf Kalla atau Aburizal Bakri, tapi uang tersebut sangat bernilai bagi para petani,” tandasnya.

Dikatakannya bahwa pemerintah seharusnya harus memberikan perlindungan dan subsidi kepada petani. ”Di Amerika, para petaninya yang sedikit saja mendapat subsidi 20 Milyar dolar per tahun. Indonesia yang petaninya lebih banyak hanya mendapat subsidi pupuk dan bibit yang nilainya jauh lebih kecil,” paparnya.

Perlindungan terhadap petani harus dilakukan mulai dari aspek input, output, dan prosesnya. Aspek input bisa mencakup bibit yang baik, harga pupuk yang murah sedangkan untuk output meliputi perlindungan harga hasil panen. Para petani juga harus diberi penyuluhan dalam menjalankan proses produksi pertanian agar hasil yang diperoleh maksimal.

Penolakan yang sama juga dilakukan oleh sejumlah LSM yang bergerak dalam bidang pembelaan petani. Petani Center dalam siaran persnya menyatakan bahwa impor beras tersebut merupakan kebijakan pembangunan yang sama sekali atidak ada pembelaan negara terhadap petani. Impor ini merupakan sesuatu yang dipaksakan tanpa melihat efek lebih jauh terhadap petani yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.

Sementara itu Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bahkan meminta agar pemerintah mengembalikan beras impor yang telah masuk ke Indonesia yang izinnya dikeluarkan menteri perdagangan. ”Departemen perdagangan telah melakukan kebohongan dengan memanipulasi data-data perberasan,” papar Henry Seragih, Sekjen FSPI.

Mengenai alasan pemerintah bahwa impor beras untuk mengendalikan inflasi, Henry menepis kekhawatiran yang berlebihan tersebut. Menurutnya, selama ini inflasi naik karena pemerintah telah menaikkan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan barang-barang. Untuk meredam itu, pemerintah berupaya menurunkan harga beras. ”Ini sangat tidak adil, dimana petani selalu menjadi pihak yang dikorbankan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” tegasnya.(mkf)