Daerah

Kalangan Muda NU Jepara Bentuk Mimbar Bebas Budaya

Selasa, 17 Juni 2008 | 15:38 WIB

Jepara, NU Online
Sekira 100 kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, membentuk sebuah komunitas bersama yang diberi nama “Mimbar Bebas Budaya”. Komunitas tersebut dideklarasikan di Kantor Majelis Wakil Cabang NU Nalumsari, pada akhir pekan lalu.

Acara tersebut dihadiri para aktivis perwakilan badan otonom NU, di antaranya, Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, Ikatan Pelajar NU, Rabithah Ma’ahad Islamiyah, seniman teater, pelukis, grup musik hadrah, santri dan pelajar.<>

Mimbar Bebas Budaya yang mengangkat tema “Maling Teriak Maling; Mengadili di Bawah Tanah untuk Keadilan Sosial” itu berlangsung meriah. Diisi rembug publik, parade budaya, parade puisi, panggung rakyat, serta lomba apresiasi seni melalui penulisan cerpen pelajar SMA se-Jepara.

Ketua Pimpinan Ranting IPNU Nalumsari, Muhammad Khamdan, mengatakan komunitas itu dibentuk untuk menyuarakan nilai-nilai keadilan sosial. “Kalangan ini akan mendeklarasikan sebuah gagasan kearifan lokal untuk penyelamatan nilai-nilai keadilan sosial di daerah sekitarnya sendiri baru meluas secara global,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Muhammad.

“Semua suara-suara untuk kebijakan pelajar yang mengarah pada perbaikan pola pergaulan yang berkeadilan ini kemudian dideklarasikan untuk menjadi rekomendasi,” kata Khamdan.

Setelah itu, kata Khamdan, peserta akan mengadakan renungan keprihatinan atas ketimpangan-ketimpangan hukum yang ada di Indonesia.

Menurutnya, tak hanya aktivis NU kultural dan struktural, sejumlah komunitas kampus juga ikut serta dalam mimbar bebas budaya ini, seperti komunitas seni Satoesh STAIN Kudus dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma.

Mimbar Bebas Budaya itu adalah salah satu bagian kampanye yang digagas Pimpinan Anak Cabang IPNU dan IPPNU setempat untuk keadilan sosial. Program lain yang telah ditawarkan dan diapresiasi semua komunitas adalah pemberdayaan komunitas seni untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung keadilan sosial. (rif)