Pilkada 2024, Ketua PWNU Jakarta Tegaskan Pengurus NU Dilarang Merangkap sebagai Timses
Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:00 WIB
KH Samsul Maarif dalam acara Muskercab III yang digelar PCNU Kota Jakarta Utara di Aula PPPIJ, Koja, Jakarta Utara pada Ahad (6/10/2024). (Foto: dok. PCNU Jakarta Utara)
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif meminta pengurus NU untuk memahami hak dan kewajiban dalam berpolitik. Menurutnya, pengurus NU harus bisa membedakan hak sebagai pengurus dan hak sebagai pribadi.
"Pengurus harus mengetahui hak-hak sebagai pengurus mana hak-hak sebagai pribadi. Tidak boleh misalnya pengurus merangkap sebagai tim sukses. Tetapi dia (pengurus) juga punya hak pribadi sebagai warga negara untuk memilih dan mengajak teman-temannya," ujar Kiai Samsul, sebagaimana dikutip NU Online Jakarta.
Ia menekankan bahwa hak pengurus sebagai pribadi harus berkomitmen untuk tidak mengatasnamakan NU dalam persoalan dukung-mendukung di ranah politik.
Menurutnya, pengurus NU itu harus mengetahui mengenai mukallaf (beban) tugas kerjanya sebagai pengurus.
"Pengurus itu punya beban. Kalau tidak mau punya beban, jangan jadi pengurus NU, jangan malah jadi urusan (beban)," ucapnya.
Kiai Samsul berharap, NU mampu menjadi panutan dalam berpolitik. Pengurus NU harus memberikan pandangan-pandangan politik yang baik dan benar kepada masyarakat.
"Insyaallah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah," pungkasnya.
Baca selengkapnya di sini.
Terpopuler
1
Khutbah Idul Fitri 1446 H: Kembali Suci dengan Ampunan Ilahi dan Silaturahmi
2
Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Istri, Anak, Keluarga, hingga Orang Lain, Dilengkapi Latin dan Terjemah
3
Habis RUU TNI Terbitlah RUU Polri, Gerakan Rakyat Diprediksi akan Makin Masif
4
Gus Baha Anjurkan Zakat Diberikan kepada Keluarga Terdekat
5
Fatwa Larangan Buku Ahmet T. Kuru di Malaysia, Bukti Nyata Otoritarianisme Ulama-Negara?
6
Kultum Ramadhan: Mari Perbanyak Istighfar dan Memohon Ampun
Terkini
Lihat Semua
