Pilkada 2024, Ketua PWNU Jakarta Tegaskan Pengurus NU Dilarang Merangkap sebagai Timses
NU Online · Jumat, 11 Oktober 2024 | 12:00 WIB
KH Samsul Maarif dalam acara Muskercab III yang digelar PCNU Kota Jakarta Utara di Aula PPPIJ, Koja, Jakarta Utara pada Ahad (6/10/2024). (Foto: dok. PCNU Jakarta Utara)
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif meminta pengurus NU untuk memahami hak dan kewajiban dalam berpolitik. Menurutnya, pengurus NU harus bisa membedakan hak sebagai pengurus dan hak sebagai pribadi.
"Pengurus harus mengetahui hak-hak sebagai pengurus mana hak-hak sebagai pribadi. Tidak boleh misalnya pengurus merangkap sebagai tim sukses. Tetapi dia (pengurus) juga punya hak pribadi sebagai warga negara untuk memilih dan mengajak teman-temannya," ujar Kiai Samsul, sebagaimana dikutip NU Online Jakarta.
Ia menekankan bahwa hak pengurus sebagai pribadi harus berkomitmen untuk tidak mengatasnamakan NU dalam persoalan dukung-mendukung di ranah politik.
Menurutnya, pengurus NU itu harus mengetahui mengenai mukallaf (beban) tugas kerjanya sebagai pengurus.
"Pengurus itu punya beban. Kalau tidak mau punya beban, jangan jadi pengurus NU, jangan malah jadi urusan (beban)," ucapnya.
Kiai Samsul berharap, NU mampu menjadi panutan dalam berpolitik. Pengurus NU harus memberikan pandangan-pandangan politik yang baik dan benar kepada masyarakat.
"Insyaallah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah," pungkasnya.
Baca selengkapnya di sini.
Terpopuler
1
Khutbah Idul Fitri: Menjaga Fitrah Setelah Ramadhan Berlalu
2
Khutbah Jumat: Istiqamah Pasca-Ramadhan, Tanda Diterimanya Amalan
3
Muslim Arab dan Eropa Rayakan Idul Fitri 1447 H pada Hari Jumat, 20 Maret 2026
4
Khutbah Jumat: Anjuran Membaca Takbir Malam Idul Fitri
5
Khutbah Idul Fitri Bahasa Arab 2026: Jadilah Hamba Sejati, Bukan Hamba Musiman: Konsistensi dalam Ketaatan Setelah Ramadhan
6
Khutbah Idul Fitri: Hari Kemenangan untuk Kebebasan Masyarakat Sipil
Terkini
Lihat Semua
