Nasional
2025, Pemerintah Targetkan 136 Juta Bidang Tanah Bersertifikat
NU Online · Rabu, 11 Desember 2019 | 06:30 WIB
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, saat membuka acara Rakoornas BWI di Jakarta, Selasa (10/12). (NU Online/Rahman Ahdori)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI menargetkan 136 juta bidang tanah bersertifikat pada 2025 mendatang. Pemerintah menilai, sertifikat tanah sangat penting sebagai bukti kepemilikan seseorang atas harta tak bergerak tersebut. Â
Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI menargetkan 136 juta bidang tanah bersertifikat pada 2025 mendatang. Pemerintah menilai, sertifikat tanah sangat penting sebagai bukti kepemilikan seseorang atas harta tak bergerak tersebut. Â
Selain itu, sertifikasi dapat bermanfaat ketika masyarakat kecil ingin mengelola tanah itu menjadi tempat pengembangan ekonomi. Sebab seluruh proses akan cepat dan mudah.Â
Menteri ATR RI Sofyan Djalil memastikan, pemerintah mempermudah pengurusan sertifikat tanah. Meski begitu, ia minta kepada masyarakat untuk responsif sehingga pemerintah bisa mempercepat  prosesnya.Â
"Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran tanah jika masyarakat mengajukan. Biaya sudah dibebaskan terutama untuk daerah," kata Sofyan Djalil saat hadir di acara di Rakoornas BWI di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Rabu (11/12).Â
Dia menyebutkan, sejak 2015 tanah ada 46 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi. Pada 2025 mendatang, ia menargetkan sebanyak 136 juta bidang tanah dapat disertifikat. “Dibanding tahun 1990-an, pengurusan sertifikat tanah semakin baik. Ini juga merupakan concern Presiden Jokowi. Sertifikat ini penting apalagi bagi orang yang mengerti pertanahan," ucapnya.
Â
Terkait tanah wakaf, Sofyan mengatakan seluruh tanah sangat mungkin dan bisa diwakafkan. Bukan hanya itu, wakaf dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan ekonomi sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas.Â
Sofyan menambahkan, saat ini tanah wakaf yang bersertifikat masih sedikit. Karena sedikit itulah harta umat pun tidak berkembang dengan baik. “Kalau tanah tidak disertifikat, tidak bisa diajukan ke bank. Makanya kadang masyarakat pergi ke rentenir. Sementara rentenir mencekik karena bunganya yang sangat besar sampai 10 persen. Kalau di bank hanya 6 persen," ujarnya.Â
Untuk diketahui, Sofyan Djalil hadir di Rakoornas Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memberikan arahan terkait percepatan sertifikasi tanah. Â Rakoornas BWI sendiri dilangsungkan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan wakaf nasional melalui perencanaan dan rumusan penting dan strategis.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Selasa (10/12) kemarin malam. Rakoornas BWI akan berlangsung selama tiga hari, Selasa-Kamis (10-12/12).
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
2
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
3
Hilal Terlihat, PBNU: Idul Adha 1447 H Rabu, 27 Mei 2026
4
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
5
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
6
Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Terkini
Lihat Semua
