Belum Bayar Gaji Karyawan SPPG, BGN: Petugas yang Kami Verifikasi Sangat Besar

Jakarta, NU Online

Meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menelan anggaran sebesar Rp35,6 triliun, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara setelah seluruh karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menerima gaji yang seharusnya dibayarkan pada 6 Oktober 2025.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengakui bahwa pihaknya kini tengah terkendala masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang sangat banyak menjadikan proses verifikasi berjalan lambat.

"Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas," dikutip NU Online dari laman Instagram Badan Gizi Nasional pada Jumat (14/11/2025).

Nanik memastikan bahwa seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada minggu ini.

"Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya," jelasnya.

Lebih lanjut, Nanik mengapresiasi kerja keras seluruh karyawan SPPG yang menjadi ujung tombak keberhasilan program MBG.

"Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka adalah elemen kunci keberhasilan program, dan kami bertanggung jawab memastikan hak- rak mereka terpenuhi. Kami mengawal penuh setiap tahapan. Kami ingin memastikan seluruh petugas (SPPI, AG, dan AK) mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari."

Buntut kejadian itu, kolom komentar di akun Instagram resmi BGN ramai dipenuhi keluhan para karyawan SPPG yang mengaku belum menerima pembayaran sesuai perjanjian kontrak.

Salah satunya warganet dengan akun @ayanapratamaaa yang berkomentar menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan pembayaran gaji. Ia menyatakan bahwa setiap bulan para pegawai harus berulang kali menagih gaji, padahal mereka telah menandatangani penerimaan gaji setiap tanggal 6.

Ia menegaskan bahwa para pegawai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk bekerja tanpa imbalan, dan menilai bahwa keterlambatan pembayaran gaji yang terus berulang menunjukkan ketidaktertiban dalam pengelolaan hak pegawai.

"Kalo para atasan gak becus urus hal-hal kayak gini ganti dong orang-orangnya. Jangan maunya suruh kerja terus tapi gajinya seingatnya. Tolong dong pak Presiden Republik Indonesia ini program unggulan bapak, kasih makan gratis tapi kami yang kerja bingung untuk makan karena gak dapat gaji!! Nanti diprotes gak terima," jelasnya.